Bupati Lotim Pimpin Rakor, Perintahkan OPD Segera Eksekusi APBD 2026

Rabu, 14 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lombok Timur Haerul Warisin memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD 2026 di Aula Pendopo Bupati, Rabu 14 Rabu 2026. Ia menginstruksikan seluruh OPD untuk segera mengeksekusi anggaran. (Foto: Lombokini.com).

Bupati Lombok Timur Haerul Warisin memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan APBD 2026 di Aula Pendopo Bupati, Rabu 14 Rabu 2026. Ia menginstruksikan seluruh OPD untuk segera mengeksekusi anggaran. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 untuk menajamkan program dan mengingatkan tanggung jawab tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu 14 Januari 2026.

Bupati Lombok Timur Haerul Warisin secara langsung memimpin rakor yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati tersebut. Ia membuka dengan memberikan apresiasi atas capaian kinerja keuangan tahun 2025.

“Kita patut bersyukur, realisasi pendapatan daerah mencapai 100,78%, PAD 99,5%, dan belanja daerah 98,33%. Ini menunjukkan kinerja yang semakin baik,” ujar Bupati.

Baca Juga :  Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD

Meski demikian, Bupati menegaskan agar seluruh OPD tidak berpuas diri. Ia memerintahkan untuk segera mengeksekusi kegiatan yang telah final sejak awal tahun dan menghindari penumpukan pekerjaan, khususnya fisik, di akhir tahun.

“Tanggung jawab pengelolaan keuangan kini melekat langsung pada kepala dinas atau kepala badan sebagai pengguna anggaran,” tegasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik dalam laporannya menyatakan kesiapan penuh pemerintah daerah. Ia melaporkan realisasi transfer daerah bahkan melampaui target menjadi 101,02%, sementara capaian PAD sebesar 99,50% merupakan yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

Baca Juga :  Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi

“Saat ini, seluruh dokumen pendukung seperti DPA dan struktur KPA telah siap. Sistem pengadaan barang/jasa melalui SIRUP juga sudah dipersiapkan menyongsong Perpres 46/2025,” jelas Sekda.

Sekda juga menguraikan empat skema pencairan anggaran yang harus dipahami OPD, yaitu Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), dan Pembayaran Langsung (LS).

Rakor ini diharapkan dapat membuat pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan berdampak maksimal bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat Lombok Timur. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD
Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi
Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos
DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar
Pemkab Lotim Alokasikan Tambahan APBD 2026 untuk Infrastruktur dan Kesehatan
Bapenda Lotim Kejar PAD Rp 600 M, Target 100 Persen Akhir Tahun
Pemerintah Saling Tuding Soal Carut-Marut Data Desil, Masyarakat Harus ke Mana?

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 22:52 WITA

Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD

Rabu, 23 September 2026 - 23:39 WITA

Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi

Jumat, 11 September 2026 - 22:05 WITA

Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos

Rabu, 9 September 2026 - 18:38 WITA

DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar

Rabu, 9 September 2026 - 14:14 WITA

Pemkab Lotim Alokasikan Tambahan APBD 2026 untuk Infrastruktur dan Kesehatan

Berita Terbaru