LOMBOKINI.com – Warga Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur, melakukan aksi protes dengan tanam padi dan pisang di badan jalan yang rusak parah.
Aksi itu bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah Lombok Timur, yang selama ini mengabaikan infrastruktur jalan di wilayah mereka.
Aksi ini berlangsung di dusun Batu Tambun, Desa Wakan, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD II KNPI Lombok Timur, Muhrim Rajasa, bersama Ketua Karang Taruna Kecamatan Jerowaru, Jumawardi, pada Ahad, 12 Januari 2025.
Mereka menyampaikan protes kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, termasuk pemrintahan Prabowo-Gibran. Mereka berharap segera memperbaiki akses jalan yang sudah puluhan tahun rusak parah.
Muhrim Rajasa mengatakan jalan yang rusak ini sangat menyulitkan warga untuk mengangkut hasil panen para petani dan akses jalan ke rumah sakit atau puskesmas, serta mengantar anak-anak ke sekolah.
“Kondisi ini telah berlangsung selama beberapa dekade tanpa perhatian serius, meskipun sudah berganti presiden, menteri, gubernur, dan bupati”, katanya.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah, baik eksekutif dan legislatif memberikan perhatian dengan kondisi jalan kabupaten ini, khususnya di Dusun Batu Tambun, Tuping-Lingkok Baru-Gunung Makam, serta jalan pertanian seperti di Dinde Ringgit-Pemasah.
“Selama ini masyarakat, khusunya para petani terpaksa mengangkut hasil panennya dengan memikul karena tidak adanya akses jalan yang memadai,” kata Muhrim.
Dia juga menyoroti program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran yang menggencarkan seleksi petani milenial dengan pemberian gaji. Dia menilai bahwa program tersebut kurang relevan bagi masyarakat pedesaan jika infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan embung tidak menjadi prioritas utama.
“Kami tidak butuh gaji petani milenial. Kami lebih membutuhkan jalan pertanian yang diaspal, irigasi yang baik, dan embung untuk mendukung pertanian kami. Percuma ada program kesejahteraan jika infrastruktur dasar tidak diperhatikan”, katanya.
Warga mendesak pemerintah daerah dan provinsi untuk segera turun langsung melihat kondisi infrastruktur di wilayah mereka, terutama dinas terkait, seperti Dinas PUPR Bidang Bina Marga dan Dinas Pertanian Bidang PSP, untuk bekerja secara kolektif menangani permasalahan ini.
“Jika aspirasi kami tidak direspon, kami akan terus memperjuangkan hal ini hingga mendapat perhatian. Bahkan, kami siap menuju Istana Presiden untuk menyampaikan kondisi ini langsung kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden”, pungkasnya.
Aksi ini wujud kekecewaan mereka terhadap lambannya penanganan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan.***
