LRC Perkuat Kapasitas 20 Sekdes di Lombok Timur untuk Mitigasi dan Adaptasi Iklim

LOMBOKINI.com – Lombok Research Center (LRC) memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Kegiatan itu berlangsung di Seco Cafe, PTC Pancor, Lombok Timur, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini juga membahas cara mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.

Sebanyak 20 sekretaris desa mengikuti kegiatan tersebut. Mereka mewakili 20 desa di enam kecamatan lokasi Program INKLUSI yang LRC dampingi. LRC menghadirkan dua narasumber: Bastian Andarino dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Tresni Dewi Kartika dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tahap kedua Program INKLUSI-BaKTI (2026-2028). Program itu menempatkan agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bersama sebagai upaya pembangunan inklusif. Dampak perubahan iklim tidak mengenai semua orang secara sama. Perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok miskin memiliki kapasitas adaptasi terbatas. Bencana hidrometeorologi, ketidakpastian musim, krisis air bersih, dan risiko kesehatan paling menghantam mereka. Perencana pembangunan juga jarang memasukkan suara mereka.

Karena itu, LRC memandang pemerintah desa sebagai aktor kunci. Melalui kegiatan ini, LRC ingin aparat desa mampu menganalisis isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), hak sipil dan politik, serta keadilan iklim. LRC juga ingin aparat desa menerapkan analisis itu dalam tata kelola dan keputusan pembangunan desa.

Ketua Tim Data dan Analisis Stasiun Klimatologi NTB Bastian Andarino membuka materi dengan membedakan cuaca dan iklim. Ia menjelaskan cuaca sebagai kondisi atmosfer jangka pendek, dari hitungan menit hingga pekan, pada wilayah lokal. Ia menyebut iklim sebagai keadaan cuaca rata-rata dalam rentang minimal 30 tahun dengan cakupan regional hingga global. Cuaca dapat berubah setiap hari, sedangkan iklim menunjukkan kondisi “normal” suatu daerah.

“Cuaca terjadi dalam waktu yang pendek, sedangkan iklim terjadi dalam jangka panjang bahkan bisa sampai puluhan tahun,” ujar Bastian.

Ia lalu menjelaskan pemanasan global sebagai kenaikan suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang akibat meningkatnya gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Perubahan iklim memunculkan dampak, mulai dari bergesernya pola curah hujan dan naiknya muka air laut hingga makin seringnya cuaca ekstrem.

BMKG mencatat suhu rata-rata global naik sekitar 1,2°C sejak akhir abad ke-19. Kadar CO₂ di atmosfer juga naik lebih dari 50 persen dibanding masa pra-industri, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil.

Bastian juga memperkenalkan kriteria cuaca ekstrem kepada peserta: hujan di atas 150 milimeter per hari dan angin kencang di atas 45 kilometer per jam, selain puting beliung dan gelombang panas. BMKG menyebut kondisi itu iklim ekstrem ketika kejadian seperti ini makin sering, makin lama, atau makin kuat dibanding beberapa dekade lalu.

Untuk menghadapinya, BMKG memaparkan dua jalur. Adaptasi berarti menyesuaikan diri, misalnya dengan varietas tanaman tahan kekeringan, irigasi efisien, asuransi panen, pembangunan embung dan waduk, serta perluasan akses air bersih dan sanitasi. Mitigasi berarti menekan emisi, antara lain lewat pertanian organik, energi terbarukan, reboisasi, dan pengelolaan limbah. Bastian juga mengajak petani dan pemerintah desa memanfaatkan prakiraan cuaca dan iklim serta peringatan dini BMKG untuk mengatur jadwal tanam dan mengamankan hasil panen.

Sementara itu, Tresni Dewi Kartika menegaskan desa berada di garis depan dan paling rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti kekeringan panjang, gagal panen, banjir, dan longsor. Dampaknya nyata: panen gagal, jalan, irigasi, dan jembatan rusak, warga makin sulit mendapatkan air bersih, dan penyakit berbasis lingkungan mengancam.

Menurut Tresni, mitigasi dan adaptasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pemerintah desa perlu memasukkan aksi iklim ke dokumen resmi desa. Dokumen itu mulai dari pengkajian keadaan desa untuk memetakan kerentanan, RPJMDes enam tahunan yang memuat visi desa berketahanan iklim, hingga RKPDes tahunan yang menurunkannya menjadi kegiatan prioritas.

Dalam Musrenbang Desa, pemerintah desa perlu melibatkan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan untuk menyuarakan usulan aksi iklim.

Soal pendanaan, Tresni menyebut pemerintah desa dapat mengarahkan Dana Desa untuk ketahanan pangan, penanganan bencana, dan aksi Program Kampung Iklim (Proklim) sesuai regulasi prioritas penggunaan Dana Desa. Pemerintah desa juga dapat memakai sumber lain, seperti APBD dan bantuan keuangan kabupaten atau provinsi, swadaya masyarakat, serta kemitraan dengan CSR dan lembaga pendamping. Contoh kegiatannya meliputi embung desa, rehabilitasi hutan dan lahan, infrastruktur air bersih, pupuk organik dan diversifikasi pangan, normalisasi sungai, sumur resapan, bank sampah, biogas rumah tangga, serta perlindungan mata air.

“Desa berketahanan iklim adalah desa yang adaptif, kuat secara ekonomi, dan aman secara ekologis,” ujar Tresni.

Tresni menyebut pemerintah desa memegang peran kunci memperkuat Kampung Iklim melalui fasilitasi penganggaran dalam APBDes serta pembinaan lembaga-lembaga di desa. Ia menekankan perlunya sinergi antara desa, masyarakat, dan mitra.

Setelah pemaparan dan diskusi, peserta menyusun rencana tindak lanjut (RTL) masing-masing desa. RTL menjadi pegangan peserta untuk mewujudkan pengetahuan dari pelatihan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa.

LRC berharap kegiatan ini membuat pemerintah desa lebih paham risiko iklim di wilayahnya, lebih terbuka terhadap partisipasi kelompok rentan, dan lebih siap menuangkan aksi mitigasi serta adaptasi dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. LRC juga berencana mendokumentasikan praktik baik dari desa-desa dampingan agar desa lain mereplikasi praktik itu dan memperkuat kebijakan.

Perubahan iklim memang persoalan global, tetapi desa merasakan dampaknya lebih dulu. Di tingkat desa pula semua pihak dapat mulai merumuskan jawaban dengan data yang tepat, anggaran yang berpihak, dan keterlibatan semua warga. ***

Editor : Najamudin Anaji