LOMBOKINI.com – Sebanyak 25 perempuan di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, rutin memantau kondisi hutan setiap pekan untuk menekan laju pembalakan liar dan alih fungsi lahan yang terus mengancam ekosistem setempat.
Gema Alam NTB menggagas program pemberdayaan bernama Perempuan Pemantauan Hutan ini bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia melalui program Wise Watch.
Wadah tersebut memberdayakan perempuan di Desa Sambelia dan Desa Sugian agar terlibat langsung dalam pengawasan kawasan hijau.
Ketua Perempuan Pemantau Hutan Sambelia, Eriska Hudriah, mengaku program ini membuka ruang penting bagi pemberdayaan perempuan desa yang selama ini minim kesempatan dalam aspek sosial.
“Di desa kami belum ada program yang memberdayakan perempuan secara spesifik. Melalui wadah ini, kami tidak hanya diajak melihat realitas hutan, tetapi juga dilatih agar percaya diri dan berpikir positif,” ujar Eriska, Selasa 1 Sepetember 2026.
Para anggota kelompok ini berasal dari kader posyandu, pengurus PKK, hingga warga peduli lingkungan. Namun, mereka masih menghadapi tantangan sosial karena sebagian masyarakat memandang sebelah mata aktivitas luar ruangan bagi perempuan.
Bagi anggota yang belum menikah, Eriska menambahkan, mereka harus meyakinkan orang tua agar tidak mengira kegiatan memantau hutan sekadar pelesiran.
“Kami sangat membutuhkan pendampingan agar keluarga dan masyarakat yakin kegiatan ini bernilai positif. Alhamdulillah, sejauh ini orang tua dan suami dari teman-teman memberikan dukungan,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, kelompok ini memadukan pengamatan manual di lapangan dengan teknologi modern berbasis aplikasi Global Forest Watch. Pemantauan rutin mereka lakukan secara berkelompok sekali seminggu.
Eriska menegaskan, meningkatnya intensitas banjir bandang di kawasan Sambelia dan Sembalun menjadi tamparan keras bagi pentingnya menjaga tutupan hutan.
“Dari program ini kami makin sadar betapa krusialnya menjaga lingkungan. Bencana terjadi salah satunya akibat penebangan pohon sembarangan. Kesadaran dasar masyarakat untuk melindungi hutan adalah kunci utama,” tegasnya.
Ke depan, para pemantau hutan berharap pemerintah daerah, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Bappeda, Dinas PUPR, dan DPRD, merealisasikan poin-poin advokasi yang telah mereka suarakan dalam berbagai forum dialog.
Selain penguatan edukasi lingkungan, mereka juga mendorong pelatihan kewirausahaan agar anggota kelompok dapat tumbuh menjadi perempuan yang mandiri secara ekonomi. ***
Penulis : Najamudin Anaji
