LOMBOKINI.com — Kabupaten Lombok Timur ditunjuk menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional tahun 2026.
Program yang digagas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penerima melalui pendaftaran mandiri dan verifikasi biometrik.
Agenda uji coba ini diawali dengan sosialisasi selama dua hari di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur. Saat membuka acara, Asisten I Setda Lombok Timur, H. Ahyan, mengonfirmasi bahwa daerahnya memiliki lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk berbagai program bansos. Namun, ia mengakui tata kelola di lapangan masih dibayangi berbagai hambatan.
“Di Lombok Timur ada 145 ribu lebih KPM PKH dan sembako. Namun, tantangan penyaluran masih berkisar pada data yang lambat diperbarui, keterlambatan distribusi, hingga masalah salah sasaran. Langkah digitalisasi melalui Portal Perlinsos ini sejalan dengan visi transformasi digital pelayanan publik daerah,” ujar Ahyan.
Melalui Portal Perlinsos, masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat mendaftar mandiri beserta keluarganya secara digital. Sementara bagi warga yang tidak memiliki gawai pintar, proses pendaftaran akan difasilitasi oleh Agen Perlinsos yang telah disiagakan.
Perwakilan KPTDP RI, Samuel Prayoga Tampubolon, memaparkan bahwa target pendataan di Lombok Timur menyasar sekitar 400 ribu kepala keluarga. Sistem baru ini mengintegrasikan teknologi pemindaian wajah yang langsung dicocokkan dengan database kependudukan untuk menghitung tingkat kelayakan pemohon.
Samuel membeberkan bahwa evaluasi bansos tingkat nasional menunjukkan angka ketidaktepatan sasaran yang masih cukup tinggi, sehingga pembenahan sistem menjadi hal yang mendesak.
“Dari total alokasi bansos nasional sekitar Rp78 triliun, diperkirakan masih ada 45 persen yang salah sasaran. Melalui digitalisasi ini, kami menargetkan kekeliruan data bisa ditekan hingga di bawah 20 persen, atau idealnya di bawah 10 persen,” jelas Samuel.
Kendati demikian, mekanisme lama seperti aplikasi Cek Bansos, peran operator desa, dan pendamping PKH tetap dipertahankan sebagai instrumen pendukung selama masa transisi. Hasil dari uji coba ini ditargetkan mulai diterapkan untuk menyaring penerima bansos paling cepat pada Triwulan IV 2026 atau paling lambat Triwulan I 2027.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Dedi Kurniawan, menjabarkan dimensi strategis dari program perluasan uji coba tersebut sebelum diadopsi secara masif.
“Uji coba ini bertujuan meningkatkan akurasi penerima, menguji kesiapan sistem identitas digital publik, serta mematangkan tata kelola digitalisasi bansos sebelum nantinya diimplementasikan secara nasional,” urai Dedi.
Kegiatan sosialisasi ini dibagi menjadi dua tahapan. Hari pertama difokuskan untuk pemaparan program kepada 349 peserta dari unsur kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, dan forum kawil.
Sedangkan hari kedua dioptimalkan untuk agenda Training of Trainer (ToT) bagi 401 Agen Perlinsos yang melibatkan para pendamping PKH, operator desa, serta tenaga sukarelawan sosial guna mengawal implementasi teknis di masyarakat.
Penulis : Paozan Azima
