LOMBOKINI.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengintegrasian Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dengan melibatkan peran aktif laki-laki.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk menekan kasus pernikahan anak yang sebelumnya viral di tingkat nasional.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM. Juaini Taofik, membuka Bimtek di Ruang Rupatama II Kantor Bupati, Senin 26 Mei 2025. Ia menegaskan komitmen daerah sebagai proyek percontohan nasional dalam Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Kunci keberhasilannya terletak pada integrasi. Upaya konvensional tidak akan efektif tanpa kolaborasi multisektor,” tegasnya sembari mengungkapkan keprihatinan atas viralnya video pernikahan anak di media sosial.
Dalam pemaparannya, Juaini Taofik menyoroti tiga tantangan utama, yakni Faktor keluarga, terutama masalah broken home sebagai akar masalah, Budaya perkawinan antar kampung yang masih mengabaikan kesetaraan gender, dan Kendala implementasi Perda/Perdes akibat rendahnya kesadaran masyarakat
“Kami sudah berani menyatakan mana yang salah. Namun, kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pesantren,” tegasnya.
Juaini juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan di Lombok Timur, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari peringkat 9 ke 7, Penurunan angka kematian ibu dan anak dan Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sejak 2023
“Tahun 2025, fokus kami beralih pada keaktifan peserta BPJS, bukan sekadar jumlah kepesertaan,” tambah Juaini.
Bimtek yang didukung UNFPA ini menekankan keterlibatan laki-laki dalam Pemahaman penggunaan alat kontrasepsi, Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Pendampingan kesehatan reproduksi
“Kami tidak mungkin menurunkan angka kematian ibu jika hanya mengandalkan layanan kesehatan tanpa perubahan perilaku,” tegasnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan UNFPA, Bappeda, dan DP3AKB Lombok Timur. ***
