LOMBOKINI.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, H. Hasni, memberikan klarifikasi resmi kepada media mengenai tuduhan keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilayangkan oleh Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD).
Hasni menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur telah menganggarkan belanja transfer ke seluruh pemerintah desa sebesar Rp 461.076.232.234 untuk tahun anggaran 2025.
Anggaran tersebut mencakup Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 21.409.695.834, Dana Desa sebesar Rp 274.010.887.000, Dana Alokasi Desa sebesar Rp 165.655.649.400, pembayaran Siltap untuk bulan Januari dan Februari 2025 sebesar Rp 14.741.094.735, serta BPJS selama 2 bulan untuk seluruh perangkat desa sebesar Rp 734.699.688.
Hasni menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran Siltap terjadi karena sebagian besar APBDes belum selesai disusun. Meskipun demikian, Pemda Lombok Timur telah membayar 75% Siltap untuk bulan Januari dan Februari pada tanggal 6 Februari 2025. Sisanya akan dibayarkan setelah APBDes selesai disusun.
Hasni menjelaskan bahwa keterlambatan penyusunan APBDes bukan semata-mata kesalahan pemerintah desa, melainkan disebabkan oleh kebijakan baru yang harus disesuaikan oleh pemerintah desa. Selain itu, ia menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran Siltap terjadi murni karena persoalan sistem.
Hasni menambahkan bahwa BPKAD, Dinas PMD, dan Forum Kepala Desa telah sepakat untuk segera membayar Siltap pada bulan berikutnya setelah pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan dana Siltap yang telah diterima.
Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, Khaerul Ihsan menyatakan bahwa BPKAD menjadi penyebab utama keterlambatan pencairan dana yang sangat dibutuhkan oleh desa.
“Kami telah beberapa kali membuat kesepakatan, tetapi setiap awal tahun selalu seperti ini,” ujarnya menuding.***
