LOMBOKINI.com – Komisi IV DPRD Lombok Timur menggelar rapat evaluasi kinerja triwulan III bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin 8 September 2025 di ruang rapat komisi IV DPRD Lombok Timur.
Rapat ini menghadirkan pimpinan Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).
Ketua Komisi IV DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman, menegaskan bahwa evaluasi ini harus menjadi momentum perbaikan kinerja bagi kedua belah pihak.
“Rapat evaluasi harus kita jadikan alat untuk memperbaiki kinerja, baik di internal DPRD maupun eksekutif,” tegasnya.
Dia menyoroti beberapa masalah krusial, termasuk persoalan pajak galian C yang memberatkan kontraktor lokal. “Kontraktor lokal sering mengalami pajak ganda, baik di lokasi tambang maupun saat pengerjaan proyek. Masalah ini harus kita selesaikan bersama BPKAD, Bapenda, dan dinas terkait,” paparnya.
Ketua Partai Golkar Lombok Timur itu juga mengkritik keterlambatan laporan pelaksanaan APBD 2025 yang belum diterima DPRD hingga triwulan ketiga.
“Sudah triwulan ketiga, kami belum menerima laporan APBD. Hal ini menghambat fungsi pengawasan DPRD,” tegas Hasan.
Selain itu, beberapa OPD mengeluhkan undangan rapat yang terlalu mendadak. “OPD menerima undangan di pagi hari dan langsung harus rapat pada hari yang sama. Pola koordinasi seperti ini perlu kita perbaiki,” tambahnya.
Hasan Rahman berharap evaluasi ini dapat meningkatkan koordinasi dan kinerja OPD, serta melindungi kontraktor lokal dari beban regulasi yang tidak perlu. ***
Editor : Najamudin Anaji
