LOMBOKINI.com – Puluhan Kepala Desa (Kades) dari Lombok Timur mendatangi tiga kementerian di Jakarta pada Senin, 25 Agustus 2025.
Ketangan mereka untuk meminta kejelasan sejumlah kebijakan pusat yang menghambat pemerintahan desa.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, M. Khairul Ihsan, memimpin langsung rombongan tersebut.
“Kami sengaja datang ke tiga kementerian untuk memprotes sejumlah persoalan krusial yang menghambat pemerintahan desa,” tegas Ihsan melalui pesan WhatsApp, Senin 25 Agustus 2025.
Di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), para Kades mempertanyakan penundaan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemilihan Kepada Desa (Pilkades).
Ihsan menjelaskan bahwa ketiadaan aturan ini memaksa Pemkab Lombok Timur menunda Pilkades yang seharusnya berlangsung pada 2025 menjadi 2026.
“Kami meminta kejelasan agar pelaksanaan Pilkades tidak lagi gamang,” ujarnya.
Selanjutnya, di Kementerian Sosial (Kemensos), mereka menyoroti kekacauan data penerima bantuan sosial untuk masyarakat miskin.
“Data bantuan yang kacau ini justru memicu masalah sosial. Kami meminta kementerian memperbaiki dan memperjelas dasar datanya,” tambah Ihsan.
Terakhir, di Kementerian Desa PDTT, para kades memperjelas persoalan terkait alokasi anggaran desa dan program pembangunan. Mereka menuntut kepastian mekanisme yang selama ini masih membingungkan.
Aksi ini mengeskalasikan kekecewaan pemerintah desa terhadap kebijakan pusat yang mereka anggap lambat dan tidak jelas. Imbasnya, pembangunan dan pelayanan di tingkat akar rumput pun mengalami stagnansi.
“Intinya, kami membawa seluruh persoalan ini langsung kepada para menteri. Kami meminta mereka segera mencari solusi terbaik,” pungkasnya. ***
Editor : Najamudin Anaji
