LOMBOKINI.com – Presidium Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung penuh langkah tegas Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.
Sebelumnya, video viral memperlihatkan bupati memerintahkan perahu pengangkut wisatawan asing segera meninggalkan perairan Pantai Ekas, Kecamatan Jerowaru.
Ketua Presidium ITK NTB, Achmad Sahib, menegaskan bahwa Bupati Haerul Warisin mengambil sikap ini demi melindungi kepentingan strategis daerah, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi Lombok Timur.
“Bupati bertindak tegas untuk memastikan kedaulatan pariwisata daerah,” tegasnya.
Sahib mengungkapkan, pemandu wisata yang membawa wisatawan asing berasal dari luar daerah. “Mereka memanfaatkan perairan Teluk Ekas untuk berselancar tanpa memberikan keuntungan ekonomi bagi warga setempat. Justru, aktivitas ini merugikan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Ia menambahkan, lokasi selancar seharusnya melayani wisatawan yang menginap di Lombok Timur, bukan sekadar transit di laut. “Sayangnya, gaya komunikasi bupati yang tegas memicu viral kasus ini dan menimbulkan persepsi negatif,” ujarnya.
“Kami sepakat dengan Bupati karena beliau ingin memastikan pariwisata Lombok Timur memberi manfaat nyata. Daerah ini tidak boleh hanya jadi tempat singgah tanpa kontribusi ekonomi,” tambah Sahib di Mataram, Sabtu 21 Juni 2025.
Sahib menekankan, kehadiran wisatawan asing di Pantai Ekas selama ini tidak berdampak positif. “Aktivitas ini justru menggerus perekonomian lokal. Kami tidak ingin Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalir ke wilayah lain,” tegasnya.
Ia menegaskan, kejadian ini bukan pengusiran. “Bupati tetap mengizinkan selancar asalkan pemandu wisata tidak menaruh jangkar sembarangan dan mendorong wisatawan beristirahat di sekitar lokasi,” jelasnya.
Masyarakat Perlu Bijak, Dinas Pariwisata Harus Turun Tangan
Sahib meminta masyarakat menyikapi persoalan ini dengan bijak. “Media harus menjadi sarana edukasi agar publik paham duduk persoalan sebenarnya,” imbaunya.
Ia mendorong dinas pariwisata kabupaten dan provinsi serta pelaku usaha segera berkoordinasi. “Mereka perlu turun ke lapangan, bangun komunikasi, dan cari solusi bersama,” tegasnya.
Selain itu, Sahib mengingatkan pentingnya penempatan pejabat sesuai kompetensi. “Pemimpin daerah harus utamakan profesionalisme, bukan balas jasa politik,” kritiknya.
Pariwisata NTB Butuh Kolaborasi, Hindari Polemik Media Sosial
Sahib optimis pariwisata NTB memiliki prospek cerah. “Komitmen menjadikan NTB destinasi dunia sudah dapat respons positif. Namun, kita butuh dukungan semua pihak,”ujarnya.
Ia menyayangkan komentar negatif di media sosial yang memicu polemik. “Netizen harus dorong diskusi produktif, bukan adu pendapat yang memanas,” tegasnya.
Sahib juga mendukung usulan Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, untuk menyusun regulasi terpadu dan zonasi wisata perbatasan.
“Perlu ada batas jelas untuk lokasi selancar agar tidak terjadi konflik,” jelasnya.
Ia mengingatkan agar isu ini tidak dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. “Jika dibesar-besarkan, kompetitor bisa jadikan ancaman bagi keamanan wisatawan,” ungkapnya.
“Langkah Bupati Lombok Timur sudah tepat, hanya perlu penyesuaian gaya komunikasi. Situasi seperti ini memang butuh ketegasan,” pungkasnya.
Harapannya, kebijakan penataan di Teluk Ekas akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan pariwisata Lombok Timur ke depan.***
Penulis : Najamudin Anaji
