HMI Kecam Kekerasan Aparat, Ancam Gelar Aksi Besar

Jumat, 23 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum HMI MPO Cabang Lombok Timur, Agamawan Salam. (Foto: Lombokini.com).

Ketua Umum HMI MPO Cabang Lombok Timur, Agamawan Salam. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur mengecam keras dan menolak tindakan represif serta brutalitas aparat kepolisian Polres Lombok Timur. Mereka menyatakan sikap ini menyusul pengawalan aksi jilid II di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis 22 Januari 2026.

Organisasi hijau hitam ini mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika tuntutannya tidak mereka penuhi.

Ketua Umum HMI Cabang Lombok Timur, Agamawan Salam, menegaskan bahwa aksi sebelumnya berlangsung damai. Massa aksi menyampaikan aspirasi tentang kebijakan pemerintahan kabupaten yang tidak pro rakyat, tata kelola pariwisata, serta pengambilalihan sejumlah destinasi wisata secara sepihak oleh pemerintah.

Baca Juga :  Warga Ekas Buana Gelar Aksi, Soroti Dugaan Hubungan Sekdes dengan Perempuan hingga Hamil di Luar Nikah

Aksi tersebut juga menuntut penyelesaian kasus premanisme terhadap massa aksi pertama di kantor bupati pada Selasa 20 Januari 2026.

“Kami mengecam tindakan aparat kepolisian yang bertindak arogan dan memukuli massa aksi. Tindakan ini menyebabkan sejumlah kader kami mengalami luka serius dan berdarah. Tindakan aparat jelas mencederai hak konstitusional rakyat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat,” tegas Agamawan dalam pernyataan tertulisnya, Jumat 23 Januari 2026.

Baca Juga :  UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Lebih lanjut, HMI Cabang Lombok Timur menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan pengendalian aparat Polres Lombok Timur dalam menangani massa demonstran.

Sebagai konsekuensi, HMI mendesak Kapolri dan Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk memecat Kapolres Lombok Timur. Mereka juga meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, bertanggung jawab penuh atas insiden kekerasan tersebut.

“Jika tuntutan kami tidak segera mereka indahkan, maka HMI Cabang Lombok Timur tidak akan ragu menggelar aksi besar-besaran,” pungkasnya. ***

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
Warga Ekas Buana Gelar Aksi, Soroti Dugaan Hubungan Sekdes dengan Perempuan hingga Hamil di Luar Nikah
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos
333 Siswa Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Pulang dari Puskesmas, BGN Hentikan SPPG
DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar
Pemkab Lotim Alokasikan Tambahan APBD 2026 untuk Infrastruktur dan Kesehatan
Tim SAR Gabungan Cari Speedboat Bawa 5 Jurnalis dan 3 Awak yang Hilang di Selat Sunda

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 20:30 WITA

DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Rabu, 23 September 2026 - 20:56 WITA

Warga Ekas Buana Gelar Aksi, Soroti Dugaan Hubungan Sekdes dengan Perempuan hingga Hamil di Luar Nikah

Minggu, 13 September 2026 - 14:43 WITA

UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Jumat, 11 September 2026 - 22:05 WITA

Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos

Jumat, 11 September 2026 - 21:38 WITA

333 Siswa Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Pulang dari Puskesmas, BGN Hentikan SPPG

Berita Terbaru

Dr. Maharani. (Foto: Lombokini.com)

Opini

Triliunan untuk Bendungan, Mata Air Terabaikan

Jumat, 9 Okt 2026 - 12:57 WITA