Efektivitas Kebijakan Mitigasi Banjir Kota Mataram Dipertanyakan

Sabtu, 19 Juli 2025 - 15:28 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Efektivitas Kebijakan Mitigasi Banjir Kota Mataram Dipertanyakan. (Foto: Lombokini.com).

Efektivitas Kebijakan Mitigasi Banjir Kota Mataram Dipertanyakan. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com Banjir melanda enam kecamatan di Kota Mataram pada Ahad, 6 Juli 2025, yakni Sandubaya, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, dan Ampenan. Bencana ini berdampak pada 7. 676 Kepala Keluarga (KK) atau 30. 681 jiwa.

Drs. H. Moh. Juhad, M.  AP., Rektor Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan (ITSKes) Muhammadiyah Selong, menyatakan anomali cuaca ekstrem memicu banjir tersebut. Kandidat doktor administrasi publik dengan konsentrasi kebijakan mitigasi bencana di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini menyatakan bahwa Kota Mataram memiliki risiko tinggi terkena cuaca ektrim.

Baca Juga :  KPK Buka JNBA 2026 dari Mataram, Usung Tema 'Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas'

Dokumen Kajian Risiko Bencana NTB 2022-2026 menyebutkan 59,43% wilayah kota (6.130 hektar) berpotensi terdampak cuaca ekstrem, dan 227 hektar berisiko banjir bandang.

Meski Kota Mataram memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai dasar mitigasi, Juhad mempertanyakan efektivitasnya.

“Kebijakan mitigasi bencana yang ada terbukti tidak mampu mengurangi dampak banjir 6 Juli lalu. Karena itu, isi dan implementasi kebijakan ini patut kita pertanyakan,” tegasnya.

Baca Juga :  DPRD NTB Sahkan Raperda Pajak Daerah, Targetkan Tambahan Rp 160 Miliar

Juhad mengusulkan perubahan kebijakan mitigasi. Untuk mitigasi struktural, ia mendorong penerapan “infrastruktur hijau” sebagai pengganti infrastruktur konvensional.

Sementara mitigasi non-struktural harus mencakup penyadaran dan pemberdayaan warga melalui pendidikan-pelatihan, serta revisi tata ruang kota agar selaras dengan rencana penanggulangan bencana.

“Kedua kebijakan ini harus terintegrasi dalam Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Kota,” pungkasnya. ***

Berita Terkait

Kafilah Lombok Timur Raih Prestasi Gemilang di MTQ NTB, Selaras dengan Semangat Menyambut Tahun Baru Islam 1448 H
Tragis, Petugas Mitra PLN Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Jaringan di Pohgading
Pemprov NTB Hapus Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Mulai 15 Juni hingga September 2026
KPK Buka JNBA 2026 dari Mataram, Usung Tema ‘Dari Timur untuk Indonesia Berintegritas’
Bangun Reputasi Lewat Integritas, Bung Heru Besarkan Seniman Hukum Law Firm di NTB
Dikes Lombok Timur Temukan Bakteri E-Coli Melebihi Batas Normal di Dapur MBG
Api Lahap Bukit Sempana Saat Puluhan Pendaki Berkemah
Gubernur NTB Rehabilitasi Lingkungan dan Apresiasi Perusahaan demi Perkuat Pembangunan Hijau

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 17:50 WITA

Kafilah Lombok Timur Raih Prestasi Gemilang di MTQ NTB, Selaras dengan Semangat Menyambut Tahun Baru Islam 1448 H

Rabu, 10 Juni 2026 - 22:55 WITA

Bangun Reputasi Lewat Integritas, Bung Heru Besarkan Seniman Hukum Law Firm di NTB

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:16 WITA

Gubernur NTB Rehabilitasi Lingkungan dan Apresiasi Perusahaan demi Perkuat Pembangunan Hijau

Jumat, 5 Juni 2026 - 14:40 WITA

Tekan Inflasi, Pemprov NTB Gelar Pangan Murah di Lombok Barat

Selasa, 2 Juni 2026 - 18:05 WITA

LSM Garuda: Kami Siap Jadi Cooling System dan Jembatan Komunikasi Masyarakat-Pemerintah

Minggu, 31 Mei 2026 - 13:33 WITA

BPS NTB Buka Rekrutmen Mitra Sensus Ekonomi 2026 Secara Terbuka dan Berbasis Sistem

Jumat, 29 Mei 2026 - 10:51 WITA

Menjelang Demo 2 Juni, GASAK NTB Ingatkan Aliansi PPS Soal Titik Vital

Kamis, 28 Mei 2026 - 21:21 WITA

FITRA NTB Dorong Citizen Budget, APBD Tak Lagi Jadi Dokumen Gelap

Berita Terbaru