Efektivitas Kebijakan Mitigasi Banjir Kota Mataram Dipertanyakan

Sabtu, 19 Juli 2025 - 15:28 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Efektivitas Kebijakan Mitigasi Banjir Kota Mataram Dipertanyakan. (Foto: Lombokini.com).

Efektivitas Kebijakan Mitigasi Banjir Kota Mataram Dipertanyakan. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com Banjir melanda enam kecamatan di Kota Mataram pada Ahad, 6 Juli 2025, yakni Sandubaya, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, dan Ampenan. Bencana ini berdampak pada 7. 676 Kepala Keluarga (KK) atau 30. 681 jiwa.

Drs. H. Moh. Juhad, M.  AP., Rektor Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan (ITSKes) Muhammadiyah Selong, menyatakan anomali cuaca ekstrem memicu banjir tersebut. Kandidat doktor administrasi publik dengan konsentrasi kebijakan mitigasi bencana di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini menyatakan bahwa Kota Mataram memiliki risiko tinggi terkena cuaca ektrim.

Baca Juga :  Iqbal Lantik Abul Chair sebagai Sekda NTB dan 13 Pejabat Eselon II

Dokumen Kajian Risiko Bencana NTB 2022-2026 menyebutkan 59,43% wilayah kota (6.130 hektar) berpotensi terdampak cuaca ekstrem, dan 227 hektar berisiko banjir bandang.

Meski Kota Mataram memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai dasar mitigasi, Juhad mempertanyakan efektivitasnya.

“Kebijakan mitigasi bencana yang ada terbukti tidak mampu mengurangi dampak banjir 6 Juli lalu. Karena itu, isi dan implementasi kebijakan ini patut kita pertanyakan,” tegasnya.

Baca Juga :  Tragis, Petugas Damkar Tewas Saat Padamkan Kebakaran Permukiman di Sumbawa

Juhad mengusulkan perubahan kebijakan mitigasi. Untuk mitigasi struktural, ia mendorong penerapan “infrastruktur hijau” sebagai pengganti infrastruktur konvensional.

Sementara mitigasi non-struktural harus mencakup penyadaran dan pemberdayaan warga melalui pendidikan-pelatihan, serta revisi tata ruang kota agar selaras dengan rencana penanggulangan bencana.

“Kedua kebijakan ini harus terintegrasi dalam Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Kota,” pungkasnya. ***

Berita Terkait

Pemprov NTB Tegaskan Pengiriman Ternak ke Jabodetabek Lebih Tertata
Bupati Lombok Timur Minta Maaf soal Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
Pengamat: Tagline ‘Kolotan’ Sekda NTB Kontraproduktif
Urgensi Muktamar Ke-35 NU di Lombok
Nursalim Sebut Ada Perintah ‘Gubernur Iqbal’ di Balik Munculnya Kasus Gratifikasi Dana Siluman DPRD NTB
Asosiasi UMKM NTB Protes Keras BGN Hentikan Menu Kering MBG
Iqbal Lantik Abul Chair sebagai Sekda NTB dan 13 Pejabat Eselon II
Ratusan Warga Segel Kantor Desa Kerongkong, Desak Kades Mundur karena Pinjam Dana Kas Masjid Rp 170 Juta

Berita Terkait

Sabtu, 7 Februari 2026 - 14:34 WITA

Musancab PDIP Kota Mataram Dibuka, Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD

Jumat, 6 Februari 2026 - 23:30 WITA

Dasco Ajak Seluruh Kader Gerindra Fokus Kawal Program Pemerintah Prabowo di HUT ke-18

Selasa, 27 Januari 2026 - 17:28 WITA

Aktivis Lotim Suarakan Mosi Tidak Percaya terhadap Pemerintahan Iron-Edwin

Jumat, 23 Januari 2026 - 21:05 WITA

DPC PDIP Lombok Timur Rayakan HUT ke-79 Megawati, Resmikan Musholla untuk Rakyat

Selasa, 6 Januari 2026 - 22:00 WITA

Kursi Kosong Mendominasi Rapat Paripurna DPRD Lombok Timur

Selasa, 6 Januari 2026 - 18:01 WITA

Ketua DPRD Lombok Timur Desak Pemkab Segera Tuntaskan Konflik dan Penyegelan di Sejumlah Desa

Selasa, 25 November 2025 - 17:34 WITA

Pimpin PAN Lombok Timur, Edwin Tegaskan Tidak Ada Konflik Kepentingan

Sabtu, 22 November 2025 - 16:16 WITA

PAN Tetapkan Edwin Hadiwijaya Pimpin DPD Lombok Timur

Berita Terbaru

Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur mendampingi Bupati Haerul Warisin dalam agenda hearing dengan Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur) di Ruang Rapat Bupati, Senin 13 April 2026.
(Foto: Lombokini.com).

Lombok Timur

Bupati Lombok Timur Minta Maaf soal Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

Senin, 13 Apr 2026 - 17:27 WITA