DPRD Lombok Timur Setujui RPJMD 2025-2029 dengan Tujuh Misi Prioritas

Senin, 5 Mei 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Lombok Timur Setujui RPJMD 2025-2029 dengan Tujuh Misi Prioritas. (Foto: Lombokini.com/Humas Setwan Lotim).

DPRD Lombok Timur Setujui RPJMD 2025-2029 dengan Tujuh Misi Prioritas. (Foto: Lombokini.com/Humas Setwan Lotim).

LOMBOKINI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur mengesahkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 melalui rapat paripurna yang mereka selenggarakan di gedung dewan pada Senin, 5 Mei 2025.

Anggota dewan melakukan pembahasan intensif dengan pihak eksekutif dan mempertimbangkan berbagai masukan dari seluruh fraksi serta pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Yusri, memaparkan tujuh misi utama dalam RPJMD lima tahun mendatang.

“Kami fokuskan pada perlindungan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup warga, membangun ekonomi berbasis desa dengan memperkuat sektor unggulan lokal, serta meningkatkan stabilitas dan ketertiban melalui partisipasi aktif masyarakat,” jelas Yusri.

Baca Juga :  LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Tim perencana juga memasukkan program pelestarian budaya, penguatan manajemen pembangunan, peningkatan konektivitas, dan percepatan pembangunan di desa serta wilayah terpencil.

Pemerintah daerah merancang RPJMD ini untuk mewujudkan visi Lombok Timur yang maju, religius, dan transparan.

“Kami menjadikan dokumen ini sebagai pedoman pembangunan selama lima tahun ke depan,” tegasnya.

Beberapa program unggulan yang memiliki dampak signifikan meliputi penyediaan kepastian hukum, pembentukan masyarakat sosial inklusif, pelestarian budaya berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan lokal, dan penataan ruang terpadu.

Baca Juga :  Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Pemerintah berkomitmen memperluas infrastruktur ekonomi lokal secara merata dengan pendekatan perencanaan yang lebih terukur.

DPRD menggarisbawahi beberapa catatan penting untuk penyempurnaan dokumen. Mereka meminta pemerintah menggunakan data dasar yang akurat, menetapkan prioritas tahunan sesuai kebutuhan nyata masyarakat, serta memastikan pemerataan pembangunan di kawasan strategis.

“Kami menekankan pentingnya analisis data komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan,” tambah Yusri.

Setelah mencapai kesepakatan, DPRD dan pemerintah daerah akan melakukan finalisasi dokumen berdasarkan masukan rapat sebelum menerbitkannya sebagai pedoman resmi pembangunan Kabupaten Lombok Timur untuk periode 2025-2029. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
Gema Akhmad Muzakir Bersilaturahmi dengan SBY dan Petinggi Demokrat
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 18:17 WITA

PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi

Berita Terbaru