Warga Desa Rumbuk Demo Kades Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Kamis, 21 Agustus 2025 - 19:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Desa Rumbuk Demo Kades, Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Desa. (Foto: Lombokini.com).

Warga Desa Rumbuk Demo Kades, Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Desa. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com Puluhan warga dan pemuda Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di kantor desa setempat pada Kamis, 21 Agustus 2025. Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana desa yang mereka nilai tertutup.

Koordinator aksi, Ahmad Patoni, dalam orasinya menuding Kepala Desa Rumbuk, Khaerul Anwar, menyelewengkan dana desa sejak awal masa jabatannya.

Toni, sapaan akrabnya, juga memaparkan kecurigaan warga yang bermula saat calon kades tersebut mengambil pembayaran tanah pecatu sebelum dilantik.

“Jelas itu menyalahi aturan. Bahkan, itu menjadi awal kecurigaan kami,” teriak Toni dalam orasinya.

Baca Juga :  Tim SAR Evakuasi 106 Penumpang KMP Putri Yasmin

Selain itu, Toni juga menyoroti minimnya sosialisasi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Ia mengklaim ketidaktransparanan ini memicu pembangunan yang berantakan dan ketegangan antara warga dengan aparat dusun.

Toni menyatakan telah mengantongi bukti-bukti kuat dan siap melaporkan Pemerintah Desa (Pemdes) Rumbuk ke Kejaksaan jika pihak Inspektorat tidak segera bertindak.

“Saya siap mati untuk kebenaran. Bahkan, kami akan laporkan ke kejaksaan,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Desa Rumbuk, Khaerul Anwar, membantah semua tuduhan massa aksi. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengelola anggaran secara transparan dengan memampang semua laporan di spanduk-spanduk umum.

Baca Juga :  Ratusan Warga Kalijaga Timur dan Mahasiswa Kepung Kantor Bupati Lotim, Tuntut Perbaikan Jalan Rusak Akibat Truk Galian C

Terkait tanah pecatu, Khaerul Anwar menjelaskan bahwa prosesnya merupakan sewa-menyewa dengan akad resmi dan baru dilakukan setelah ia dilantik.

Ia juga menegaskan menegaskan bahwa penyusunan RPJMDes telah melalui proses musyawarah dusun dan desa dengan secara aktif melibatkan masyarakat.

Menyikapi rencana warga melapor ke kejaksaan, Khaerul menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

“Inspektorat telah melakukan pemeriksaan dan hingga saat ini belum menemukan adanya kerugian negara,” pungkasnya. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Berita Terkait

Pemkab Lombok Timur Petakan Kebutuhan ASN, Ribuan Tenaga Honorer Masuk Usulan
Kebakaran di Pasar Keruak Hanguskan Empat Toko, Kerugian Capai Rp 400 Juta
Kebakaran Lahan Seluas Satu Hektare di Bukit Loco Senggigi Berhasil Dipadamkan
Pemkab Lombok Timur Gelar Rakor Evaluasi Program Pencegahan Korupsi
Lombok Timur Peringkat Pertama Penerima Program LSDP Bantuan Bank Dunia
TGB Imbau Warga Lombok Timur Kompak Jaga Persatuan Jelang HUT ke-131
Viral! Ikan Oarfish Ditemukan Terdampar di Pantai Pink, Ini Kata DKP NTB 
Kebakaran Sade: Raffi dan The Dudas-1 Beri Bantuan, Pemerintah Siapkan Rekonstruksi

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 09:38 WITA

Kebakaran Sade: Raffi dan The Dudas-1 Beri Bantuan, Pemerintah Siapkan Rekonstruksi

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:02 WITA

TGB: Elan Vital Bangsa Hidup Jika Mahasiswa Terus Bersuara

Rabu, 5 Agustus 2026 - 10:21 WITA

Kejanggalan Pengelolaan APBD NTB 2025, Empat Anggota DPRD Desak BPK Gelar Audit Investigatif

Senin, 3 Agustus 2026 - 22:42 WITA

Haerul Warisin Tegaskan Jangan Seret Gerindra ke Kasus LAZ

Senin, 27 Juli 2026 - 11:27 WITA

DPD PDIP NTB Peringati 30 Tahun Kudatuli, Refleksi Perjuangan Demokrasi

Senin, 13 Juli 2026 - 16:27 WITA

BGN Kembali Salurkan MBG dan Serap Masukan dari Pelaksana di Lapangan

Jumat, 10 Juli 2026 - 17:47 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Tutup Kebocoran Anggaran

Kamis, 9 Juli 2026 - 14:36 WITA

Besok, Presiden Prabowo Kunjungan Kerja Perdana ke NTB

Berita Terbaru