Denny Minta MK Diskualifikasi Gibran, Sebut Persidangan Buktikan Gibran Tak Berijazah SMA

Sabtu, 3 Oktober 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Denny Indrayana memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Denny Indrayana memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

LOMBOKINI.com – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Denny yang juga pemohon perkara itu meminta hakim konstitusi mengabulkan petitum agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi.

“Insyaallah harapannya dari kami permohonannya dikabulkan, Gibran bisa didiskualifikasi,” ujar Denny, Sabtu (3/10/2026).

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Denny menilai MK perlu mengabulkan permohonan itu karena persidangan PHPU telah membuktikan Gibran tidak memiliki ijazah pendidikan SMA.

Ia juga mengklaim persidangan membuktikan Pasal 18 ayat (3) PKPU memberi karpet merah kepada putra Presiden Joko Widodo.

“Ini tentu saja pelanggaran konstitusi yang serius, sehingga MK semestinya menegakkan prinsip pemilihan jujur dan adil dengan mendiskualifikasi Gibran,” lanjut Denny.

Baca Juga :  Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Denny berharap putusan MK menjadi solusi atas persoalan yang tengah dihadapi Indonesia. Karena itu, ia menegaskan semua pihak wajib menghormati putusan tersebut.

“Tentu putusan MK yang mestinya solutif menjadi solusi persoalan kebangsaan kita, mesti ditaati oleh semua pihak apa pun putusannya. Mudah-mudahan memang sesuai dengan prinsip jujur dan adil kepemiluan kita,” pungkasnya. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Rabu, 11 November 2026 - 13:37 WITA

Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Berita Terbaru