Warga Desa Rumbuk Demo Kades Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Kamis, 21 Agustus 2025 - 19:16 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Desa Rumbuk Demo Kades, Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Desa. (Foto: Lombokini.com).

Warga Desa Rumbuk Demo Kades, Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Desa. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com Puluhan warga dan pemuda Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di kantor desa setempat pada Kamis, 21 Agustus 2025. Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana desa yang mereka nilai tertutup.

Koordinator aksi, Ahmad Patoni, dalam orasinya menuding Kepala Desa Rumbuk, Khaerul Anwar, menyelewengkan dana desa sejak awal masa jabatannya.

Toni, sapaan akrabnya, juga memaparkan kecurigaan warga yang bermula saat calon kades tersebut mengambil pembayaran tanah pecatu sebelum dilantik.

“Jelas itu menyalahi aturan. Bahkan, itu menjadi awal kecurigaan kami,” teriak Toni dalam orasinya.

Baca Juga :  Pengamat: Tagline 'Kolotan' Sekda NTB Kontraproduktif

Selain itu, Toni juga menyoroti minimnya sosialisasi program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Ia mengklaim ketidaktransparanan ini memicu pembangunan yang berantakan dan ketegangan antara warga dengan aparat dusun.

Toni menyatakan telah mengantongi bukti-bukti kuat dan siap melaporkan Pemerintah Desa (Pemdes) Rumbuk ke Kejaksaan jika pihak Inspektorat tidak segera bertindak.

“Saya siap mati untuk kebenaran. Bahkan, kami akan laporkan ke kejaksaan,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Desa Rumbuk, Khaerul Anwar, membantah semua tuduhan massa aksi. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengelola anggaran secara transparan dengan memampang semua laporan di spanduk-spanduk umum.

Baca Juga :  Bupati Lombok Timur Minta Maaf soal Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

Terkait tanah pecatu, Khaerul Anwar menjelaskan bahwa prosesnya merupakan sewa-menyewa dengan akad resmi dan baru dilakukan setelah ia dilantik.

Ia juga menegaskan menegaskan bahwa penyusunan RPJMDes telah melalui proses musyawarah dusun dan desa dengan secara aktif melibatkan masyarakat.

Menyikapi rencana warga melapor ke kejaksaan, Khaerul menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

“Inspektorat telah melakukan pemeriksaan dan hingga saat ini belum menemukan adanya kerugian negara,” pungkasnya. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Berita Terkait

IPM Lotim Naik Signifikan, Tokoh Pendidikan Sebut Kontribusi Dinas Dikbud
Bupati Lombok Timur Minta Maaf soal Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
Massa Gempur Demo ke Kantor Bupati Lombok Timur, Protes Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
Pengamat: Tagline ‘Kolotan’ Sekda NTB Kontraproduktif
Tokoh Pendidikan Pertanyakan Arah Kebijakan Strategis Pendidikan Lombok Timur
Istri Bupati Lombok Timur Bagikan Mi Instan dan Terigu ke Ibu Hamil, Langgar Juknis MBG
Iqbal Lantik Abul Chair sebagai Sekda NTB dan 13 Pejabat Eselon II
143 Kades Habis Masa Jabatan, Pemkab Lombok Timur Konsultasikan Pilkades ke Pusat

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 17:30 WITA

Pemprov NTB Tegaskan Pengiriman Ternak ke Jabodetabek Lebih Tertata

Senin, 13 April 2026 - 17:27 WITA

Bupati Lombok Timur Minta Maaf soal Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

Jumat, 10 April 2026 - 12:55 WITA

Urgensi Muktamar Ke-35 NU di Lombok

Kamis, 9 April 2026 - 21:06 WITA

Nursalim Sebut Ada Perintah ‘Gubernur Iqbal’ di Balik Munculnya Kasus Gratifikasi Dana Siluman DPRD NTB

Kamis, 9 April 2026 - 20:35 WITA

Asosiasi UMKM NTB Protes Keras BGN Hentikan Menu Kering MBG

Kamis, 9 April 2026 - 18:07 WITA

Iqbal Lantik Abul Chair sebagai Sekda NTB dan 13 Pejabat Eselon II

Kamis, 9 April 2026 - 16:35 WITA

143 Kades Habis Masa Jabatan, Pemkab Lombok Timur Konsultasikan Pilkades ke Pusat

Rabu, 8 April 2026 - 18:44 WITA

Dukung Perpres Lahan Sawah, Didu: Jangan Sampai Tersandung Data Bermasalah

Berita Terbaru

Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur mendampingi Bupati Haerul Warisin dalam agenda hearing dengan Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur) di Ruang Rapat Bupati, Senin 13 April 2026.
(Foto: Lombokini.com).

Lombok Timur

Bupati Lombok Timur Minta Maaf soal Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

Senin, 13 Apr 2026 - 17:27 WITA