Pj Bupati Lombok Timur: Mengangkat Honorer menjadi PPPK Sulit Karena …

Senin, 20 Januari 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Tenaga honorer non-database BKN berkumpul menyikapi kebijakan Bupati Lombok Timur. (Foto: Lombokini.com).

Tenaga honorer non-database BKN berkumpul menyikapi kebijakan Bupati Lombok Timur. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur Juaini Taufik menyebut para pegawai honorer Lombok Timur cukup berat untuk bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Menata dan mentransformasi non-ASN ke PPPK itu cukup berat. Secara jumlah (honorer) kami urutan ke-7 nasional. Bayangkan, setelah seleksi PPPK tahap pertama saja menyisakan sekitar 9.500 sekian tenaga non-ASN,” ujar Juaini, Senin 20 Januari 2025.

Baca Juga :  Wabup Lantik 61 Pj Kepala Desa, Bupati Lombok Timur Tegaskan Netralitas Jelang Pilkades 2027

Hal itu disebabkan oleh karena Lombok Timur menempati urutan ke-7 dengan jumlah pegawai honorer terbesar secara nasional.

Juaini menjelaskan tenaga non-ASN yang sudah masuk ke dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan diprioritaskan untuk diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. Meski begitu, ia menegaskan hal itu memerlukan proses.

Menurut Juaini, kepala daerah selaku pembina kepegawaian dapat mengusulkan nama-nama yang sudah terdaftar pada data BKN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB).

Baca Juga :  Viral! Ikan Oarfish Ditemukan Terdampar di Pantai Pink, Ini Kata DKP NTB 

“Siapa yang akan kami usulkan, ya semuanya yang sudah masuk dalam pangkalan data BKN,” pungkasnya.

Sebelumnya, ribuan massa berbagai instansi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) mendatangi Kantor Bupati Lombok Timur pada Senin. Mereka menuntut agar diakomodasi dalam pengangkatan PPPK penuh waktu.***

Penulis : Eyok el Abrorii

Editor : El

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos
DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar
Pemkab Lotim Alokasikan Tambahan APBD 2026 untuk Infrastruktur dan Kesehatan
Bapenda Lotim Kejar PAD Rp 600 M, Target 100 Persen Akhir Tahun
Pemerintah Saling Tuding Soal Carut-Marut Data Desil, Masyarakat Harus ke Mana?
Pemkab Lombok Timur Petakan Kebutuhan ASN, Ribuan Tenaga Honorer Masuk Usulan
Kebakaran di Pasar Keruak Hanguskan Empat Toko, Kerugian Capai Rp 400 Juta
Pemkab Lombok Timur Gelar Rakor Evaluasi Program Pencegahan Korupsi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 11 September 2026 - 22:05 WITA

Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos

Rabu, 9 September 2026 - 18:38 WITA

DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar

Rabu, 9 September 2026 - 14:14 WITA

Pemkab Lotim Alokasikan Tambahan APBD 2026 untuk Infrastruktur dan Kesehatan

Selasa, 8 September 2026 - 14:42 WITA

Bapenda Lotim Kejar PAD Rp 600 M, Target 100 Persen Akhir Tahun

Selasa, 8 September 2026 - 06:24 WITA

Pemerintah Saling Tuding Soal Carut-Marut Data Desil, Masyarakat Harus ke Mana?

Berita Terbaru

Anggota DPRD Lombok Timur YS Diduga Pamer Miras di Media Sosial, Perindo Beri Teguran Keras. (Foto: Lombokini.com/Tangkapan Layar)

Gaya Hidup

Perindo Tegur Keras Anggota DPRD Lotim YS Usai Story Botol Miras

Kamis, 10 Sep 2026 - 13:31 WITA

Anggota DPRD Lombok Timur dari PAN, Ir. Baidullah. (Foto: Lombokini.com)

Lombok Timur

DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar

Rabu, 9 Sep 2026 - 18:38 WITA