Zainul Maarif Terbukti Langgar Etik, Mundur dari Unusia

Senin, 22 Juli 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jl Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat. (Foto: instagram/@unuindonesia)

Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jl Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat. (Foto: instagram/@unuindonesia)

LOMBOKINI.com – Mahkamah Etik Pegawai Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) memutuskan bahwa Zainul Maarif terbukti melanggar etik terkait pertemuannya dengan Presiden Israel Isaac Herzog pada 3 Juli 2024. Sidang etik dilaksanakan pada Rabu (17/7/2024) di kampus A Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat.

Kepala Biro Humas Unusia, Dwi Putri, mengungkapkan bahwa Zainul Maarif dinyatakan mundur sebagai pegawai Unusia melalui pernyataan tertulis yang diterima pada Sabtu (20/7/2024).

“Dalam sidang etik, Zainul Maarif terbukti melakukan pelanggaran etik dan telah menyatakan mundur sebagai pegawai Unusia secara tertulis pada 19 Juli 2024,” jelas Dwi Putri.

Baca Juga :  Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Selama proses klarifikasi, Zainul Maarif mengonfirmasi beberapa pertanyaan Mahkamah Etik terkait aktivitasnya di Israel. Berdasarkan hasil klarifikasi, Mahkamah Etik Pegawai Unusia menyimpulkan beberapa poin penting:

Aktivitas Zainul Maarif ke Israel adalah undangan pribadi dan tidak terkait dengan Unusia. Namun, ia menggunakan atribut Unusia tanpa persetujuan pimpinan.

Tindakan Zainul Maarif ke Israel tidak mewakili sikap Unusia dan berdampak negatif terhadap institusi tersebut.

Meskipun tindakannya merupakan ekspresi kebebasan berpendapat pribadi, kunjungannya ke Israel dan unggahan di media sosial menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Tindakan tersebut dapat dianggap melegitimasi perbuatan rezim Israel yang bertentangan dengan sikap resmi Nahdlatul Ulama yang mendukung perjuangan Palestina.

Baca Juga :  Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Sebelumnya, pada konferensi pers Senin (15/7/2024) di kantor PBNU Jakarta, Rektor Unusia, H. Juri Ardiantoro, mengonfirmasi pelaksanaan sidang etik terhadap Zainul Maarif. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, menyerahkan konsekuensi kepada lembaga masing-masing tempat lima orang nahdliyin bernaung.

Selain itu, Zainul Maarif juga dicatat sebagai pengurus Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) Jakarta. Pada Kamis (18/7/2024), Ketua PWNU Jakarta, KH Samsul Ma’arif, memecat Zainul Maarif dari jabatannya. ***

Penulis : Ong

Sumber Berita: nu.or.id

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Berita Terbaru