Warga Kalijaga Timur Blokir Jalan, Protes Janji Perbaikan yang Diingkari Pemerintah

LOMBOKINI.com – Ratusan warga Desa Kalijaga Timur, Kecamatan Aikmel, memblokir ruas jalan penghubung Korleko–Kalijaga Timur dan Bagik Nyaka Santri dengan batang pohon kelapa, Ahad (16/8). Mereka memprotes pengingkaran janji perbaikan jalan rusak oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Warga menutup akses sepanjang 2,5 kilometer itu karena jalan hancur akibat truk pengangkut galian C beroperasi melebihi kapasitas.

Kemarahan memuncak setelah sebuah truk pasir menabrak palang gapura desa, sehingga menambah kekhawatiran warga terhadap keselamatan dan kerusakan fasilitas umum.

Perwakilan warga, Masrah, menyebut blokade sebagai bentuk keputusasaan. “Sudah bertahun-tahun kami menunggu. Pemerintah hanya bisa berjanji tanpa bukti,” ujarnya.

Ia mengeluhkan lumpur saat hujan dan debu beterbangan saat kemarau yang mengganggu kenyamanan hingga memicu sesak napas warga.

Ketua Karang Taruna setempat, Nizomul Asfari, menyoroti pelanggaran aturan operasional truk.

“Berdasarkan Perdes, operasional truk dibatasi pukul 07.00-18.00. Tapi siang malam mereka mengangkut dengan muatan berlebih. Ini yang mempercepat kerusakan,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan, Bupati sudah lima kali menjadwalkan pertemuan dengan kepala desa namun selalu batal, yang dinilainya sebagai ketidakseriusan pemerintah.

Nizomul membeberkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari galian C di Kalijaga Timur mencapai Rp 2,4 miliar per tahun.

“Jangan hanya enak mengambil hasilnya, sementara rakyat menanggung derita. Perbaiki jalan ini dan hentikan operasional truk,” tegasnya.

Kepala Desa Kalijaga Timur, Hiswaton, mengaku kecewa karena Pemda mengklaim proyek perbaikan sebagai prioritas 2026 namun tak kunjung merealisasikannya.

Ia mengaku sudah lima kali menemui Bupati untuk menagih komitmen itu. Bahkan, usai aksi blokade November 2025, ia bersama Camat Aikmel menemui Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya yang berjanji akan memperbaiki tahun ini, tetapi nyatanya nihil.

Hiswaton membenarkan data PAD sebesar Rp 2,4 miliar pada 2024. Namun, untuk kontribusi 2025, Bapenda belum memberikan catatan resmi sehingga ia tidak bisa membandingkan nominalnya.

Warga bertekad melanjutkan blokade jika pemerintah tidak memberi kepastian perbaikan.***

Penulis : Najamudin Anaji