Kejari Lombok Timur Dalami Kasus Lima Kades Diduga Gelapkan Dana Desa

Kamis, 30 Juli 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Negeri Lombok Timur Dalami Kasus Lima Kades Diduga Gelapkan Dana Desa. (Foto: Lombokini.com).

Kejaksaan Negeri Lombok Timur Dalami Kasus Lima Kades Diduga Gelapkan Dana Desa. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Tim Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim) terus mendalami laporan hasil audit lima oknum kepala desa yang diduga menggelapkan dana desa. Kejaksaan mengambil alih penanganan kasus tersebut setelah Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur menerbitkan hasil pemeriksaan khusus (Riksus).

Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Lombok Timur, Aluh Ruhbaniah, membenarkan bahwa pihaknya menyerahkan laporan Riksus kelima kepala desa itu kepada Kejari Lotim pada 6 Juli 2026.

“Dengan penyerahan ini, tanggung jawab oknum kades beralih ke jaksa. Jika mereka berencana mengembalikan dana, mereka harus menyerahkannya langsung kepada jaksa,” ujar Aluh di kantornya, Kamis 30 Juli 2026.

Baca Juga :  Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Menurutnya, inspektorat memberikan tenggat waktu 60 hari kepada kelima oknum kepala desa untuk mengembalikan dana desa yang mereka gunakan tidak sesuai aturan.

Nilai penyalahgunaan anggaran bervariasi, dengan jumlah tertinggi mencapai di atas Rp 1 miliar dan terendah sekitar ratusan juta rupiah.

Namun, Aluh enggan merinci secara pasti nilai total dana yang mereka salahgunakan maupun modus yang mereka pakai.

“Beberapa oknum kades belum mengembalikan dana secara utuh berdasarkan hasil audit inspektorat. Ada yang terpaksa mencicil,” ungkapnya.

Aluh menegaskan, kejaksaan akan melanjutkan proses hukum jika oknum kades gagal mengembalikan dana dalam tenggat waktu 60 hari sejak inspektorat menerbitkan laporan audit.

Baca Juga :  Kapolres Lotim Kejar Curanmor Sampai ke Plafon, Sempat Ayunkan Parang ke Anggota

“Kami masih menunggu niat baik oknum kades tersebut untuk mengembalikan dana desa. Dari lima kades yang kami Riksus, tiga di antaranya kini masih menjabat,” sebutnya.

Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Lombok Timur, Ugik Ramantyo, mengakui bahwa pihaknya masih mempelajari dan mendalami laporan hasil audit tersebut.

“Berdasarkan hasil audit inspektorat, kejaksaan membentuk tim dan kami masih melakukan koordinasi,” terang Ugik.

Namun, Ugik menyatakan pihaknya belum menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprint lid). Tim yang telah mereka bentuk, kata dia, terus mendalami berkas laporan audit untuk menentukan langkah selanjutnya.***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran
Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:37 WITA

Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 15:35 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

Sabtu, 7 November 2026 - 14:11 WITA

Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 09:12 WITA

Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru