FITRA NTB Temukan Lima Aspek Tata Kelola Program Desa Berdaya Transformatif Berisiko Tinggi

LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi NTB menghadapi sejumlah persoalan mendasar dalam ambisinya menghapus kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya Transformatif.

Hasil asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menemukan lima dari delapan aspek tata kelola program masuk kategori risiko tinggi. Persoalan tersebut mencakup strategi intervensi, kerangka kebijakan, penganggaran, pendampingan, serta kontrol dan akuntabilitas.

Temuan ini memperingatkan pemerintah terhadap program yang dirancang menjangkau 5.162 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Tahap I tahun 2026. Setiap keluarga memperoleh bantuan maksimal Rp7 juta dengan rencana pendampingan selama 24 bulan.

Ketua Tim Riset Desa Berdaya Transformatif FITRA NTB, Gatot Sulistoni, menegaskan asesmen yang berlangsung selama Oktober 2026 tersebut tidak menyimpulkan program telah gagal. FITRA mengarahkan penilaian untuk mengidentifikasi potensi persoalan sebelum berdampak terhadap hasil program.

“Kesimpulan dalam asesmen ini merupakan kesimpulan mengenai risiko, bukan kesimpulan tentang hasil faktual program. Keduanya merupakan hal yang berbeda,” ujar Gatot saat Diseminasi dan Media Briefing Hasil Asesmen Risiko Tata Kelola Desa Berdaya pada Sabtu (14/11/2026) di Mataram.

Menurut dia, tingginya risiko seharusnya memperingatkan pemerintah agar menyiapkan langkah mitigasi. Sebab, besarnya publikasi dan optimisme terhadap program belum otomatis menjamin keberhasilan keluarga keluar dari kemiskinan ekstrem.

Bantuan Modal Bukan Satu-satunya Jalan Keluar

Salah satu persoalan utama terletak pada desain intervensi. FITRA menilai program belum sepenuhnya memastikan bahwa jenis bantuan sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan karakteristik masing-masing keluarga.

Padahal, tidak semua keluarga miskin ekstrem memiliki pengalaman, keterampilan, maupun minat untuk menjalankan usaha. Sebagian justru membutuhkan pelatihan keterampilan, akses pekerjaan, atau pengembangan mata pencaharian yang tidak selalu berbentuk usaha mandiri.

Gatot mempertanyakan asumsi bahwa seluruh penerima manfaat harus diarahkan menjadi pelaku usaha.

“Pemerintah seolah-olah mengasumsikan bahwa semua orang cocok dan mampu menjalankan usaha. Padahal, setiap keluarga memiliki kondisi, minat, pengalaman, dan kapasitas yang berbeda,” katanya.

Dalam konsep graduasi, pengentasan kemiskinan membutuhkan empat pilar yang berjalan bersamaan, yakni perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.

FITRA menemukan belum ada kepastian bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan kapasitas keluarga menjadi prasyarat sebelum bantuan modal diberikan. Kondisi ini berisiko membuat bantuan usaha justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan atau biaya pengobatan.

Target Graduasi Dinilai Berat

Persoalan semakin kompleks ketika keluarga harus memenuhi lima syarat wajib graduasi. Di antaranya pendapatan berkelanjutan minimal 1,5 kali garis kemiskinan, konsumsi makanan bergizi minimal dua kali sehari, peningkatan aset produktif 50%, memiliki dua jenis usaha, serta peningkatan tabungan.

Dengan asumsi garis kemiskinan sekitar Rp600 ribu per kapita per bulan, keluarga beranggotakan empat orang harus mencapai pendapatan sekitar Rp3,6 juta per bulan.

“Jadi, kita sedang meminta keluarga yang sebelumnya berpenghasilan sekitar Rp300 ribu per kapita per bulan untuk mencapai Rp900 ribu per kapita per bulan, memiliki dua usaha, meningkatkan aset produktif 50 persen, memenuhi kebutuhan pangan bergizi, dan meningkatkan tabungan dalam waktu yang relatif singkat,” ungkap Gatot.

FITRA menilai target tersebut perlu diuji berdasarkan kapasitas keluarga, kondisi usaha, dan waktu pendampingan efektif. Tanpa ukuran keberhasilan yang realistis serta dukungan yang memadai, program berisiko lebih menekankan penyaluran bantuan daripada memastikan keluarga benar-benar mandiri. ***

Penulis : Herianto