Skuri: Solusi Terpadu PUPR Lombok Timur Atasi Masalah Irigasi Pertanian

Rabu, 2 Juli 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bidang Pengairan PUPR Lombok Timur, H. Zulpan. (Foto: Lombokini.com).

Kepala Bidang Pengairan PUPR Lombok Timur, H. Zulpan. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur segera melancarkan program irigasi terpadu guna meningkatkan produktivitas pertanian wilayah selatan.

Melalui program “Skuri” hasil kolaborasi pemerintah pusat dan Balai Wilayah Sungai (BWS), mereka mengintegrasikan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier secara menyeluruh.

Kepala Bidang Pengairan PUPR Lombok Timur, Zulpan, menegaskan program ini mengatasi persoalan irigasi yang selama ini terabaikan akibat penanganan parsial.

“Usaha pertanian terkonsentrasi di selatan, sementara suplai air hanya satu jalur. Akibatnya, masalah tak tuntas,” jelasnya Rabu 2 Juli 2025.

Baca Juga :  DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

“Melalui Skuri, pemerintah pusat menangani irigasi dari primer hingga tersier sebagai satu kesatuan,” tambah Zulpan.

Anggaran program ini mencapai Rp 1 hingga 2 miliar per titik, belum termasuk alokasi sektor pertanian. Meski persetujuan dan pencairan dana masih berproses, pihaknya optimistis realisasi segera terlaksana.

PUPR Lombok Timur juga memprioritaskan rehabilitasi tujuh titik jaringan irigasi mendesak melalui Skuri.

Zulpan menekankan bahwa pengajuan perbaikan mengacu pada kriteria baku.

Baca Juga :  DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

“Tingkat kemantapan jaringan irigasi harus di bawah 60 persen baru bisa diusulkan, mirip standar jalan,” tegasnya.

Pihaknya kini mengajukan perbaikan untuk tujuh titik yang kemantapannya di bawah standar. Nilai anggaran tiap titik bervariasi, dengan target kontrak dimulai pertengahan Juli 2025.

Langkah ini memperkuat komitmen PUPR menjamin ketersediaan air optimal bagi lahan pertanian.

“Dua program besar ini diharapkan memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos
DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar
Pemkab Lotim Alokasikan Tambahan APBD 2026 untuk Infrastruktur dan Kesehatan
Bapenda Lotim Kejar PAD Rp 600 M, Target 100 Persen Akhir Tahun
Pemerintah Saling Tuding Soal Carut-Marut Data Desil, Masyarakat Harus ke Mana?
Pemkab Lombok Timur Petakan Kebutuhan ASN, Ribuan Tenaga Honorer Masuk Usulan

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 20:30 WITA

DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Minggu, 13 September 2026 - 14:43 WITA

UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Jumat, 11 September 2026 - 22:05 WITA

Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos

Rabu, 9 September 2026 - 18:38 WITA

DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar

Rabu, 9 September 2026 - 14:14 WITA

Pemkab Lotim Alokasikan Tambahan APBD 2026 untuk Infrastruktur dan Kesehatan

Berita Terbaru