LOMBOKINI.com – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, didampingi Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, secara langsung menerima perwakilan massa aksi di Pendopo Bupati pada Jumat, 23 Januari 2026. Pertemuan itu berlangsung akrab dan penuh keterbukaan.
Dalam dialog tersebut, Bupati Haerul Warisin menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur tidak anti kritik. Ia mengapresiasi aksi mahasiswa dan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.
“Kami menghargai aspirasi yang masyarakat sampaikan dengan cara santun dan beradab,” ujar Bupati. Ia juga berpesan agar penyampaian pendapat menghindari tindakan anarkis.
Bupati menekankan, pemerintah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat untuk memajukan Lombok Timur. Dalam merespons tuntutan massa mengenai pemberhentian pejabat di bidang pariwisata, Bupati menegaskan bahwa prosesnya akan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
“Apa yang menjadi tuntutan mahasiswa sejalan dengan rencana pemerintah untuk memajukan pariwisata Lotim,” katanya.
Mengenai pergantian pengelola di kawasan wisata Sunrise Land Lombok (SLL), Bupati menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kebijakannya. Ia juga mengundang semua pihak untuk mengawasi kinerja pengelola baru.
Terkait laporan adanya massa aksi yang mengalami luka-luka, Bupati menyatakan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah agar segera menindaklanjutinya.
“Kesehatan dan keselamatan tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Pemerintah mengharapkan pertemuan ini dapat menjadi saluran komunikasi konstruktif antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat. ***
Editor : Najamudin Anaji
