LOMBOKINI.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kemiskinan tidak akan pernah dapat Indonesia hapus tanpa pendidikan yang memerdekakan dan pemberdayaan yang menguatkan. Pernyataan tegas ini ia sampaikan saat memimpin rapat terbatas untuk membahas percepatan penanggulangan kemiskinan nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 November 2025.
“Kalau kita ingin memutus mata rantai kemiskinan, maka kita harus mulai dari pendidikan yang relevan dan pemberdayaan yang nyata,” ujar Presiden Prabowo, seperti dikutip dari rilis resmi Setkab RI.
Dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tersebut, Presiden mengawali arahan dengan menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya bersumber dari persoalan ekonomi, tetapi juga dari rendahnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan kurangnya kesempatan kerja produktif.
Presiden pun menuntut seluruh kementerian dan lembaga agar bekerja dengan ukuran yang jelas, hasil yang terukur, dan program yang berdampak langsung bagi masyarakat kecil.
Fokus pada Pendidikan Vokasi dan Sekolah Terintegrasi
Pemerintah akan menjadikan penguatan pendidikan vokasi sebagai salah satu fokus utama. Presiden menilai pendidikan vokasi menjadi kunci untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja dan kompetitif.
Ia menekankan pentingnya menyesuaikan kurikulum vokasi dengan kebutuhan pasar kerja dalam dan luar negeri agar lulusan tidak hanya berijazah, tetapi juga berdaya saing.
Untuk mewujudkannya, pemerintah akan memperluas jaringan dan kapasitas pendidikan vokasi dengan memperbanyak program pelatihan kerja, termasuk menggandeng balai latihan kerja milik swasta.
Lebih lanjut, Presiden meminta kementerian terkait merancang konsep sekolah terintegrasi di setiap kecamatan. Konsep ini akan menyatukan jenjang pendidikan dasar hingga menengah dalam satu kawasan terpadu.
“Sekolah terintegrasi akan menjadi pusat pembentukan karakter, keterampilan, dan kecakapan hidup. Kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi tangguh yang siap menghadapi masa depan,” ujarnya.
Fasilitas sekolah terintegrasi tersebut nantinya akan melengkapi diri dengan laboratorium sains, bengkel vokasional, serta sarana seni dan olahraga yang memadai.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya mencetak lulusan, tetapi juga membentuk insan pembelajar yang mandiri dan produktif.
Dukung UMKM melalui Pemberdayaan Masyarakat
Di luar sektor pendidikan, pemberdayaan masyarakat akan menjadi pilar penting lainnya dalam strategi pengentasan kemiskinan. Pemerintah akan mendorong hal ini terutama melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan.
Presiden menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya akan tercapai jika dukungan pendidikan yang tepat, pelatihan keterampilan, dan akses permodalan yang mudah mengiringinya.
Rapat terbatas ini memberikan sinyal kuat bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor, inovasi kebijakan, dan keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil.
“Negara hadir bukan sekadar memberi bantuan, tetapi membangun kemampuan. Karena bangsa besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri,” tutup Presiden dengan penuh keyakinan. ***
Editor : Najamudin Anaji
