Menaker: Usulan Kenaikan Upah Nasional Masih dalam Proses Kajian

Kamis, 28 Agustus 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menaker: Usulan Kenaikan Upah Nasional Masih dalam Proses Kajian. (Foto: Lombokini.com).

Menaker: Usulan Kenaikan Upah Nasional Masih dalam Proses Kajian. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) untuk menaikkan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5-10,5%. Pemerintah masih mengkaji rencana kenaikan tersebut sebelum membahasnya dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Yassierli menegaskan bahwa proses kajian masih berlangsung sehingga ia belum dapat memberikan pernyataan lanjut.

Sebelumnya, puluhan ribu buruh yang terkoordinasi dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja menggelar aksi unjuk rasa bertajuk HOSTUM pada 28 Agustus 2025.

Baca Juga :  Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa tuntutan kenaikan upah mengacu pada formula putusan Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan inflasi 3,26% dan pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2%. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru