Kemenkeu Jadikan Indeks Ekonomi Sebagai Kompas Kebijakan Hingga 2033

Jumat, 12 September 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

LOMBOKINI.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanfaatkan instrumen leading economic index untuk memetakan arah perekonomian Indonesia dalam tujuh hingga sepuluh tahun mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan indeks ini menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

“Leading economic index berfungsi sebagai kompas. Kami dapat mendeteksi sinyal perubahan lebih dini sehingga mampu mengarahkan kebijakan fiskal untuk pertumbuhan jangka panjang,” jelas Purbaya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat 12 September 2025.

Baca Juga :  Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Pemerintah menargetkan penguatan ekonomi berkelanjutan hingga 2033 melalui pemanfaatan indeks tersebut. Periode ini dinilai sebagai momen penting dimana generasi muda akan menentukan arah perekonomian nasional.

“Melalui pemanfaatan data yang optimal, generasi muda akan menentukan arah ekonomi yang kita bangun sekarang,” tegasnya.

Kebijakan ini melibatkan sinergi lintas sektor mencakup pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Purbaya menekankan peran vital generasi muda dalam menjalankan kebijakan ekonomi melalui kreativitas dan inovasi.

Baca Juga :  Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Kemenkeu berkomitmen menjaga transparansi dan konsistensi dalam penggunaan leading economic index sebagai dasar analisis yang akuntabel. Pemerintah optimis periode tujuh hingga sepuluh tahun ke depan akan menjadi titik balik menuju ekonomi Indonesia yang lebih tangguh dan berkelanjutan. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Berita Terbaru