LOMBOKINI.com – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin dan H. Moh. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin), akan merombak birokrasi melalui mutasi pejabat dalam waktu dekat. Mereka akan memprioritaskan mutasi tujuh pejabat eselon II pada tahap awal.
Seorang sumber terpercaya dari kubu pendukung Iron-Edwin mengatakan kepada media ini pada Selasa, 8 April 2025 malam di Masbagik, bahwa pemerintah akan memutar jabatan Asisten II Setdakab Lotim, Kadis Dikbud, Kepala BKPSDM, Kadis LHK, Kadis Penanaman Modal, Kadis P3AKB, dan BPKAD.
Selain itu, pemerintah Iron-Edwin juga akan mengganti setidaknya 25 pejabat eselon III, meliputi Kabag, Sekdis, dan Kabid.
Sumber dekat lingkaran pengambil kebijakan Pemkab Lotim mengungkapkan bahwa mereka telah memaraf daftar nama pejabat yang akan dimutasi. Namun, mereka masih menunggu kepastian tanda tangan Bupati.
Seorang pendukung Iron-Edwin yang tidak mau disebut namanya menginformasikan bahwa pada tahap selanjutnya, pemerintah akan merotasi beberapa pejabat eselon II lain, termasuk Kadis PUPR beserta jajarannya, Dispar, Bapenda, dan OPD terkait.
“Mereka akan menerapkan prinsip zero tolerance untuk pejabat nonjob,” tegas sumber tersebut.
Sumber yang sama menjelaskan bahwa Iron-Edwin akan mengembalikan pejabat struktural ke posisi fungsional asal, seperti guru ke kelas, perawat ke klinik, dan penyuluh pertanian ke lapangan sesuai aturan meritokrasi.
Kabag, Kabid, dan Sekretaris di berbagai OPD akan menjadi sasaran utama mutasi ini. Untuk beberapa posisi eselon II, Bupati dapat menggunakan hak prerogatifnya untuk menunjuk Plt sebelum melalui proses seleksi.
“Setelah menempatkan pejabat sesuai kebutuhan, kami akan membuka seleksi terbuka untuk posisi Sekda,” jelasnya.
“Mereka tampak sangat bersemangat, bahkan terkesan emosional dalam menyiapkan mutasi ini,” tambah sumber tersebut.
Seorang pejabat eselon III mengeluh bahwa belakangan ini beberapa oknum terus mendatanginya, baik di kantor maupun rumah.
“Saya merasa mereka terlalu agresif mempelajari tugas jabatan saya. Jabatan ini amanah, bukan ajang ambisi pribadi,” ungkapnya.
Mutasi ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan bebas dari masalah hukum. ***
