DPRD Lombok Timur Setujui KUA-PPAS APBD Tahun 2025

Senin, 12 Agustus 2024

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemda Lombok Timur dan DPRD . (foto: ong)

Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemda Lombok Timur dan DPRD . (foto: ong)

LOMBOKINI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur telah menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur.

Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemda dan DPRD terkait KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, pada rapat paripurna II masa sidang III Tahun 2024 di Kantor DPR pada Senin, 12 Agustus 2024.

Baca Juga :  Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, melalui Pj Sekretaris Daerah, H. Hasni, menyampaikan ucapan terima kasih atas pembahasan KUA-PPAS tersebut oleh gabungan komisi DPRD. Pembahasan mencakup aspek pendapatan, belanja, dan penerimaan pembiayaan.

“Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mendukung hingga tercapainya penandatanganan nota kesepakatan ini,” ucap Hasni.

Sebelumnya, Sapullah, selaku pelapor dari gabungan Komisi I, menyampaikan hasil proyeksi dan penyempurnaan usulan KUA-PPAS yang telah disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Gabungan Komisi I juga memberikan sejumlah saran dan rekomendasi, di antaranya agar kebijakan anggaran yang telah disepakati antara Bupati dan DPRD terus diikuti dengan evaluasi berkala.

Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan fisik dan non-fisik di Lombok Timur dapat terealisasi dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Selain itu, Komisi I juga menekankan pentingnya pemantauan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur sebagai alat ukur keberhasilan penggunaan anggaran. ***

Penulis : Ong

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:53 WITA

Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

Berita Terbaru