LOMBOKINI.com – Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terus menggenjot penyediaan sarana dan prasarana pertanian, terutama di sektor irigasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan indeks pertanaman (IP).
Kadis Pertanian Lombok Timur, Lalu Fathul Kasturi, menjelaskan bahwa pihaknya memperbaiki dan mengembangkan sistem irigasi melalui berbagai skema.
Mereka mengajukan usulan ke pemerintah pusat serta berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), Kementerian PUPR, dan instansi terkait. Kolaborasi ini menjalankan amanat Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025.
Kasturi menegaskan Inpres tersebut mengatur kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengelolaan irigasi. Pada 2025, Lombok Timur menerima anggaran Rp 15 miliar dari pusat untuk memantapkan saluran irigasi di Daerah Irigasi (DI) Pandandure dan DI Tanggek di Kecamatan Wanasaba.
“Kami menargetkan pekerjaan selesai tahun ini,” jelas Kasturi kepada media, Rabu 16 Juli 2025 di ruang kerjanya.
Selain itu, kata dia, Lombok Timur juga menjalankan program pembangunan sumur dalam untuk mengoptimalkan lahan dan memperluas areal tanam. BWS mendanai proyek ini secara kolaboratif. Saat ini, Dinas Pertanian melaksanakan proses pemberkasan irigasi bersamaan.
Dinas Pertanian melaksanakan semua perencanaan dan pengajuan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Irigasi (SIPURI) yang terhubung langsung dengan Kementerian PUPR pusat.
“Untuk tahap pertama SIPURI, kami mengusulkan 40 titik pada dua DI senilai Rp 15 miliar. Nilai akhir akan menyesuaikan volume pekerjaan terealisasi. BWS kini mendesain pekerjaan fisik dan insyaallah mulai Agustus 2025,” terang Kasturi.
Dispertan Lotim juga telah mengajukan usulan tahap kedua, ketiga, dan keempat. Untuk tahap kedua, mereka menyusun Studi Kelayakan (SID) dan dokumen lingkungan (UKL-UPL). Pada tahap ketiga, dinas menginput tiga lokasi: DI Penendem, DI Lungkang, dan Ambung Sukamulia senilai Rp 7 miliar untuk 700 hektare. Provinsi dan pusat telah memverifikasi usulan ini. Kini, Dinas Pertanian menunggu pengajuan anggaran.
Tak hanya itu, dinas pertanian juga mengajukan program rehabilitasi jaringan tersier senilai Rp 14 miliar ke pemerintah pusat guna memperkuat infrastruktur pertanian.
Kabid PSP Darajat menambahkan, untuk tahap keempat, usulan sudah masuk tahun ini.
“Kami kini menentukan wilayah prioritas karena banyak kelompok tani meminta. Kami juga harus menyiapkan dokumen dengan lembur,” tambahnya.
Ia menegaskan, kebutuhan irigasi di Lombok Timur masih tinggi akibat luasnya jaringan pertanian. Pihaknya berharap semua usulan tahap I-IV terealisasi tahun ini agar daerah kekurangan air teratasi secara berkelanjutan. ***
Editor : Najamudin Anaji
