Badan Gizi Nasional Tegaskan Kewenangan Penempatan Kepala SPPG

Kamis, 29 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran. (Foto: Lombokini.com/bgn.go.id).

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran. (Foto: Lombokini.com/bgn.go.id).

LOMBOKINI.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kewenangannya dalam menempatkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KaSPPG) untuk memastikan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Suardi Samiran, menyampaikan hal tersebut dalam arahannya pada Rapat Kerja Teknis Kedeputian Bidang Penyediaan dan Penyaluran Tahun Anggaran 2026 di Yogyakarta, Kamis 29 Januari 2026.

Baca Juga :  Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Ia menjelaskan, mekanisme ini bertujuan memastikan setiap Kepala SPPG memahami konteks wilayah kerjanya.

“Dengan demikian, pelaksanaan program bisa berjalan optimal, tepat sasaran, objektif, dan berkelanjutan,” ujar Suardi.

Suardi juga meminta semua Koordinator Pelaksana Pemenuhan Gizi (KPPG) bersikap transparan.

“Semua KPPG agar berbicara apa adanya untuk keberlangsungan kegiatan yang mengarah pada pencapaian target. Kita maunya berbicara yang objektif, melakukan kegiatan yang tidak subjektif, sehingga akan menghasilkan sesuatu yang positif,” tegasnya.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Ia berharap rapat kerja teknis ini menjadi sarana konsolidasi internal bagi seluruh KPPG untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas kinerja dalam mendukung tugas Badan Gizi Nasional. ***

Penulis : Muhammad Asman

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru