Presiden Prabowo Melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri

Kamis, 1 Oktober 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

LOMBOKINI.com – Presiden RI Prabowo Subianto melantik Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021.

Dalam pelantikan itu, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan. Suyudi lalu mengucapkan sumpah tersebut.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Suyudi saat mengucapkan sumpah jabatan.

Setelah Suyudi mengucapkan sumpah, Prabowo menyematkan tanda pangkat bintang empat di pundak Suyudi. Dengan demikian, Suyudi resmi menyandang pangkat Jenderal Polisi.

Baca Juga :  Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

DPR RI menyetujui Suyudi sebagai calon Kapolri sebelum Presiden melantiknya. Komisi III DPR sebelumnya menyetujui Suyudi secara aklamasi dalam uji kelayakan dan kepatutan.

Komisi III kemudian membawa persetujuan itu ke Rapat Paripurna DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat itu, dan seluruh fraksi menyetujui pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri.

DPR juga menyetujui pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri dengan hormat.

Pelantikan itu mengakhiri masa jabatan Listyo Sigit sebagai Kapolri yang dimulai sejak Januari 2021.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sebelum menjabat Kapolri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025.

Perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu juga pernah menjabat Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang reserse.

Ia pernah mengemban sejumlah jabatan, antara lain Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, hingga Kapolda Banten. Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Suyudi mengusung doktrin kepemimpinan “Polisi Bersama Masyarakat”.

Ia juga memaparkan agenda 100 hari pertama untuk mendorong transformasi Polri. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 18:38 WITA

PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terbaru