Jelang Pemilu 2024, Gus Yahya: Warga NU Bukan Seperti ‘Kerbau’ yang Gampang Dicucuk Hidungnya

Sabtu, 2 September 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. (Istimewa)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf. (Istimewa)

LOMBOKINI.com – Menjelang pemilihan umum atau Pemilu 2024, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, dengan tegas menegaskan bahwa warga NU bukanlah komoditas yang mudah digiring bagaikan kerbau dalam asuhan induknya.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu 2 September 2023, dilansir dari nu.or.id.

Gus Yahya mengkritik anggapan yang menghina terhadap warga NU, yang sering dianggap sebagai “kerbau” yang hanya patuh mengikuti arahan tanpa berpikir sendiri.

“Sekarang mindset orang itu masih banyak warga NU ini menganggap kerbau-kerbau yang disuruh ibunya ke sana ke mari gampang itu. Dan itu anggapan yang menghina sekali kepada warga NU,” tegas Gus Yahya.

Dia memaparkan survei Alvara mencatat bahwa 59,2 persen warga mengaku terafiliasi dengan NU. Gus Yahya yakin bahwa warga NU telah teredukasi dengan baik dan memiliki pengetahuan yang memadai untuk menentukan pilihan politik mereka.

Baca Juga :  Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Menurut Gus Yahya, warga NU adalah warga yang cerdas dan telah terdidik dengan baik. Mereka mampu memahami kebutuhan mereka, membedakan apa yang layak dan tidak, serta mampu menentukan pilihan politik yang sesuai dengan keyakinan mereka.

“Warga NU ini warga yang sudah cerdas, sudah terdidik semua, mereka tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang layak apa yang tidak, mereka bisa milih orang,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Rembang, Jawa Tengah itu.

Sikap resmi PBNU, sambungnya, yang telah disepakati dalam Muktamar NU adalah tidak memihak dalam kontestasi politik.

Karena itu Gus Yahya, menekankan bahwa PBNU tidak ingin warga NU dianggap sebagai komoditas yang harus diarahkan atau “dicucuk hidungnya”. Sebaliknya, mereka mendorong warga NU untuk menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Dalam hal klaim dukungan dari para ulama di Jawa Timur terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden, Gus Yahya menegaskan bahwa tidak ada calon yang diusung oleh NU secara resmi.

Dia menekankan bahwa setiap calon harus berdiri atas nama kredibilitas dan track record pribadi mereka, dan bahwa PBNU tidak terlibat dalam urusan politik terkait calon presiden.

“Sudah saya sebutkan berulang kali, saya tegaskan sekali lagi di sini, tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Jadi, kalau ada calon, itu atas nama kredibilitasnya sendiri, track-record-nya sendiri dan seterusnya,” tegas Gus Yahya.

Dengan pernyataan tegasnya ini, Gus Yahya mengklarifikasi posisi PBNU dalam konteks pemilu 2024 dan menggarisbawahi kemandirian serta kewaspadaan warga NU dalam menentukan pilihan politik mereka sendiri. ***

Penulis : Ong

Sumber Berita: nu.or.id

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Berita Terbaru