Pj Gubernur Hassanudin : Deklarasi Netralitas ASN Pilkada Serentak 2024 untuk Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Jumat, 4 Oktober 2024 - 11:53 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Gubernur NTB Hassanudin Sebut Deklarasi Netralitas ASN Pilkada Serentak 2024 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. (Foto: Lombokini.com).

Pj Gubernur NTB Hassanudin Sebut Deklarasi Netralitas ASN Pilkada Serentak 2024 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin mengatakan Deklarasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Pilkada Serentak 2024, yang dilakukan Pemerintah kabupaten Lombok Timur, pada Kamis 3 Oktober 2024, di aula kantor Bupati Lotim, sangat strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Bukan sekedar kegiatan seremonial tapi menunjukkan integritas dan profesionalisme. Netralnya penyelenggara menjadi ukuran kualitas demokrasi”, jelas Pj Gubernur Hassanudin.

Hassanudin mengatakan, pelanggaran yang dilakukan ASN akan mengurangi kepercayaan publik sehingga diharapkan para ASN dapat bertindak cermat dan teliti terkait Pilkada serentak 2024, baik sebelum, selama dan sesudahnya untuk menjaga integritas pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu.

Baca Juga :  KPK Pantau Implementasi Desa Antikorupsi di Lombok Timur

Ditambahkannya, indeks kerawanan Pemilu di NTB masih tinggi terutama netralitas sehingga menjadi fokus utama stakeholder terkait seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara, Pj Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik mengatakan netralitas ASN dalam pelayanan publik memiliki batasan sehingga tidak menguntungkan salah satu pasangan calon maupun partai politik tertentu dengan kepentingan politik praktis.

Baca Juga :  Koresponden tvOne Datangi Ponpes Al-Ishlahuddiny dan Sampaikan Maaf atas Polemik Pemberitaan

Dalam deklarasi yang dihadiri pula oleh komisioner Bawaslu Lotim dan 254 kepala desa se Lotim, perwakilan ASN dan perangkat pemerintahan mendeklarasikan diantaranya untuk ASN tidak mengambil keputusan berpotensi politis, bijak dalam bermedia sosial dan menolak politik uang serta tidak terlibat langsung kampanye terbuka maupun tertutup. ***

Berita Terkait

Warga Kalijaga Timur Blokir Jalan, Protes Janji Perbaikan yang Diingkari Pemerintah
Update Gempa NTT: 47 Orang Meninggal dan 346 Rumah Rusak, BNPB Kirim 50 Ribu Paket Bantuan
Tim SAR Evakuasi 106 Penumpang KMP Putri Yasmin
BPK NTB Jawab Soal BTT Rp 484 Miliar, PDIP: Jelaskan Peruntukan, Abaikan Legalitas Pergeseran
DPM Unram Siapkan Gugatan ke PTUN soal Pergeseran Dana BTT Rp 484 Miliar
Resmi Diakuisisi Dua Putra Daerah, Ekas Breaks Berganti Nama Jadi Windy Ekas Breaks Resort & Villa
Polres Lombok Timur Raih Predikat A Pelayanan Prima, Nilai Tertinggi se-NTB
Jumlah Penduduk Lombok Timur Tembus 1,47 Juta Jiwa, Pringgabaya dan Masbagik Terpadat

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 21:15 WITA

Update Gempa NTT: 47 Orang Meninggal dan 346 Rumah Rusak, BNPB Kirim 50 Ribu Paket Bantuan

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 19:06 WITA

Korban Meninggal Gempa NTT Bertambah Jadi 38 Jiwa, 2.000 Warga Mengungsi

Minggu, 24 Mei 2026 - 18:10 WITA

Pemerintah NTB Kaji Kelayakan Proyek Super Grid EBT untuk Hubungkan Kepulauan Sunda Kecil

Rabu, 28 Januari 2026 - 21:50 WITA

Kerja Sama Bali-NTB dan NTT Masuki Fase Implementasi Nyata

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

Opini

Ate Bakat: Konseptualisasi Estetika Sasak

Sabtu, 15 Agu 2026 - 23:37 WITA