Wali Murid Dilibatkan Awasi Program Makan Bergizi Gratis Lombok Timur

LOMBOKINI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur memutuskan untuk melibatkan perwakilan wali murid secara langsung dalam bidang monitoring baru guna menampung keluhan dan masukan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini merupakan langkah korektif menyusul temuan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program sepanjang 2025.

Sekretaris Daerah Lombok Timur sekaligus Ketua Satgas MBG, Muhammad Juaini Taofik, mengungkapkan rencana tersebut dalam Rapat Evaluasi MBG bersama DPRD, Senin 19 Januari 2026. Ia menegaskan komitmen Pemda untuk melakukan penyempurnaan menyeluruh.

“Kami akan membuka ruang baru bagi publik. Wadah ini bertujuan menampung keluhan, saran, serta kontrol dari wali murid secara cepat,” tegas Juaini Taofik di Ruang Rapat DPRD setempat.

Dalam rapat yang membedah performa program setahun itu, Juaini Taofik mengakui kontribusi program terhadap PDRB. Namun, ia tidak menutupi masalah di lapangan. Dia mendorong setiap sekolah untuk memimpin momen makan bersama dan menjalin komunikasi baik dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Di kesempatan sama, Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan, mengungkap dua faktor pemicu insiden di Kembangsari. Investigasi lapangan menyebutkan kurangnya edukasi menyebabkan susu kedelai dibawa pulang dan melewati batas konsumsi, serta adanya indikasi pemesanan susu mendekati kadaluarsa dari mitra penyedia.

“Hal ini menjadi catatan untuk memperketat seleksi dan pengawasan mitra di masa depan,” ujar Agamawan.

Saat ini, sebanyak 213 SPPG telah terdaftar melampaui target awal 159 unit. Meski demikian, sekitar 40 SPPG lainnya masih terkendala persiapan operasional dan akun sistem.

Agamawan juga menyoroti tantangan validasi data penerima manfaat akibat beberapa kali revisi petunjuk teknis di tingkat pusat.

Kepala Regional SPPG, Eko Prasetyo, menekankan bahwa Satgas Kabupaten harus aktif melakukan pengawasan berjenjang dan memantau operasional SPPG. Dengan demikian, setiap masalah dapat segera dilaporkan ke tingkat provinsi dan pusat untuk perbaikan cepat.

Rapat evaluasi itu menghadirkan koordinator wilayah, perwakilan kecamatan, serta perangkat daerah terkait. ***

Penulis : Najamudin Anaji