Pemprov NTB Komitmen Selesaikan Pengangkatan Ribuan Tenaga Kontrak Jadi PPPK

Rabu, 8 Januari 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pj Gubernur Hassanuddin Komitmen Akan Proses Pengangkatan Tenaga Kontrak Lingkup Pemprov NTB Jadi PPPK. (Foto: Lombokini.com)

Pj Gubernur Hassanuddin Komitmen Akan Proses Pengangkatan Tenaga Kontrak Lingkup Pemprov NTB Jadi PPPK. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Pj Gubernur NTB Hassanudin mengatakan berkomitmen menyelesaikan proses pengangkatan 7000 orang tenaga kontrak lingkup Pemprov NTB menjadi Pegawai Pemerintah denga Perjanjian Kerja (PPPK).

“Tidak akan ada pemecatan bagi tenaga kontrak di lingkup Pemprov NTB. Seluruhnya akan diakomodir sesuai dengan kemampuan daerah dan aturan yang berlaku”, kata Pj Gubernur Hassanudin di Pendopo Gubernur NTB usai mengikuti rapat bersama Mendagri, MenpanRB dan Kepala BKN terkait penerimaan aparatur sipil negara, pada Rabu, (8/01/2025).

Dia mengatakan pemerintah terus berupaya dengan mekanisme yang ada dan peraturan yang berlaku secara nasional.

Baca Juga :  ADBMI dan AWO International Gelar Lokakarya Rencana Kerja Strategis BUMDes

Hal ini selain merupakan amanat undang undang yang wajib dilaksanakan juga memperhatikan faktor kemanusiaan dan solusi permasalahan tenaga kerja.

“Anggaran bagi PPPK yang tidak lulus tes dan menjadi PPPK paruh waktu telah tersedia tinggal menunggu peraturan terkait hal itu”, katanya.

Sementara itu, Plt Kepala BKD NTB, Yusron Hadi mengatakan, anggaran dari APBD sudah disiapkan dari belanja barang dan jasa agar tidak melebihi aturan 30 persen anggaran belanja pegawai.

“Aturan detail tentang pengangkatan PPPK paruh waktu masih menunggu BKN”, kata Yusron.

Namun, kata dia, sesuai dengan pernyataan Kepala BKN bahwa honor bagi mereka tetap seperti yang diterima sekarang dengan tugas dan beban kerja yang sama.

Baca Juga :  Alumni Unram Pertanyakan Keterlambatan Munas IKA Unram

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sudah mengumumkan 360 nama yang dinyatakan lulus dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) sebanyak 5.196 orang dari 7000 orang yang terdaftar di database BKN.

Dalam pertemuan tersebut, sebagaimana dikatakan Menteri Dalam Negeri, pemerintah menegaskan untuk memperjelas status para tenaga kontrak dengan kepastian menjadi ASN sesuai undang undang yang berlaku.

“Demikian pula dengan para tenaga kontrak di pemerintah kabupaten/kota”, katanya. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan
Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa
Pemilik Lahan Mata Air Ambung dan LSM Garuda akan Demo ke Kantor Bupati dan PDAM Lotim
Alumni Unram Pertanyakan Keterlambatan Munas IKA Unram
Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
ADBMI dan AWO International Gelar Lokakarya Rencana Kerja Strategis BUMDes
LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 15:25 WITA

IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan

Rabu, 4 November 2026 - 22:29 WITA

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

Minggu, 1 November 2026 - 20:59 WITA

Pemilik Lahan Mata Air Ambung dan LSM Garuda akan Demo ke Kantor Bupati dan PDAM Lotim

Minggu, 1 November 2026 - 19:48 WITA

Alumni Unram Pertanyakan Keterlambatan Munas IKA Unram

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:59 WITA

Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Berita Terbaru