Kursi Kosong Mendominasi Rapat Paripurna DPRD Lombok Timur

Selasa, 6 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kursi Kosong Mendominasi Rapat Paripurna DPRD Lombok Timur. (Foto: Lombokini.com).

Kursi Kosong Mendominasi Rapat Paripurna DPRD Lombok Timur. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Deretan kursi kosong justru mendominasi Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Lombok Timur, Selasa 6 Januari 2026. Pemandangan kontras ini terjadi di tengah berbagai agenda krusial yang menyangkut aspirasi masyarakat.

Pantauan di lokasi menunjukkan tingkat kehadiran anggota legislatif merosot tajam. Hanya segelintir legislator yang menghadiri rapat. Papan nama di atas meja tanpa penghuni memenuhi sebagian besar ruangan.

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yuri membela absennya para anggota dewan. Ia menampik tudingan bahwa para legislator mengabaikan tanggung jawab.

Baca Juga :  Gema Akhmad Muzakir Bersilaturahmi dengan SBY dan Petinggi Demokrat

“Beberapa anggota memang sedang menjalankan tugas luar yang tidak bisa mereka tinggalkan. Ada juga yang sedang melakukan peninjauan lapangan terkait laporan masyarakat,” ujar Yuri ditemui media usai rapat.

Meski ruangan terlihat lengang, ia menegaskan bahwa rapat tetap mengikuti prosedur. “Secara kuorum memang kami usahakan tetap terpenuhi agar keputusan tetap sah secara hukum,” tambahnya.

Namun, alasan tugas luar ini memicu kritik mengenai skala prioritas lembaga legislatif. Para pengkritis khawatir kebiasaan ini akan menormalisasi ketidakhadiran dan menggerus marwah lembaga perwakilan rakyat.

Baca Juga :  PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi

Mereka menegaskan bahwa kehadiran fisik anggota dewan dalam rapat merupakan bentuk pertanggungjawaban moral langsung kepada konstituen.

Kini, publik menanti langkah konkret dan tegas dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Lombok Timur dalam menegakkan disiplin internal. Masyarakat khawatir fenomena kursi kosong akan terus berulang tanpa sanksi yang nyata.

Penegakan kedisiplinan menjadi kunci agar fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dapat berjalan maksimal demi kepentingan masyarakat Lombok Timur. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
Gema Akhmad Muzakir Bersilaturahmi dengan SBY dan Petinggi Demokrat
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai
Rachmat Pastikan PDI Perjuangan Berhentikan Musyafirin dari Keanggotaan

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 18:17 WITA

PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:53 WITA

Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 23:14 WITA

Gema Akhmad Muzakir Bersilaturahmi dengan SBY dan Petinggi Demokrat

Berita Terbaru