Masalah Desa Dasan Lekong, Kadis PMD: Kades Boleh Berhentikan Kadus Jika Tidak Becus

- Penulis Berita

Senin, 21 Agustus 2023 - 19:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi hearing di aula Kantor Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. (Istimewa)

Kondisi hearing di aula Kantor Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. (Istimewa)

“Kadis PMD Lombok Timur, Salmun Rahman Menegaskan, bahwa Kades memiliki hak untuk memberhentikan Kadus Gubuk Peken, apabila mereka tidak memenuhi kewajiban mereka dan melanggar larangan yang berlaku atau tidak becus”.

LOMBOKINI.com Dalam sebuah hearing di Aula Kantor Desa Dasan Lekong, Kepala Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Salmun Rahman, menekankan bahwa Kepala Desa (Kades) memiliki hak untuk memberhentikan Kadus atau Kawil Dusun Gubuk Peken, apabila mereka tidak memenuhi kewajiban mereka dan melanggar larangan yang berlaku.

Hal itu diharapkan oleh masyarakat Desa Dasan Lekong, yang menghadiri hearing tersebut dengan harapan Kadus Gubuk Peken akan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Seperti yang dijelaskan Salmun Rahman, bahwa proses pemilihan Kadus atau Kawil melibatkan partisipasi masyarakat dan mendapatkan persetujuan melalui voting serta dikuatkan oleh keputusan Bupati Lombok Timur.

Salmun Rahman juga menjelaskan bahwa tindakan Kepala Desa dalam memberikan teguran Surat Peringatan (SP) merupakan langkah yang sesuai dengan konstitusi.

Baca Juga :  88 Kades di Lombok Timur Berakhir 2024 Dilantik Kembali, Berikut Daftar Namanya

Serangkaian surat peringatan, termasuk SP 1, SP 2, dan SP 3, dikeluarkan untuk memberikan kesempatan kepada Kadus atau Kawil yang bersangkutan untuk memperbaiki perilakunya.

“Apabila yang bersangkutan tidak menunjukkan perubahan atau masih melanggar aturan, maka surat peringatan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya,” jelasnya.

Seorang warga yang menjadi perwakilan dalam hearing, Ra’uf, mengungkapkan bahwa Kadus Gubuk Peken tidak pernah peduli terhadap kegiatan masyarakat selama menjabat.

Ia mengambil contoh ketidakpedulian Kadus terhadap sebuah kegiatan pernikahan, sementara masyarakat aktif memberikan arahan.

Ra’uf menyatakan bahwa kurangnya perhatian Kadus terhadap masyarakat telah menyebabkan pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, ia mendesak Kades untuk mengevaluasi dan jika perlu memberhentikan Kadus yang dinilai tidak bekerja dengan maksimal.

Kades Dasan Lekong, Lalu M Rajabul Akbar, merespons keluhan tersebut dengan mengatakan bahwa ia telah menerima laporan serupa dari Sekretaris Desa (Sekdes).

Baca Juga :  Eks Tambang Disulap Jadi Lahan Agrobisnis, Hasilkan Omzet Rp 250 Juta Per Tiga Bulan

Ia telah mengeluarkan Surat Peringatan pertama (SP1) dan memberikan teguran lisan kepada Kadus yang bersangkutan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Namun, terkait dengan SP 2, Lalu M Rajabul Akbar mengungkapkan bahwa ia tidak ingin melanggar aturan. Ia mengakui bahwa Kadus telah berkomitmen untuk memperbaiki diri.

Lalu M Rajabul Akbar juga menyebutkan bahwa belum diterbitkannya SP 2 bisa dianggap sebagai keberatan terhadap regulasi yang ada, seperti yang disuarakan oleh warga.

Namun, Kades berkomitmen untuk mencari solusi dengan menghubungi pemerintah pusat.

“Kami, sebagai pemerintah desa, akan mencari solusi melalui pemerintah pusat,” tandasnya.

Untuk diketahu, hearing ini merupakan kedua kalinya. Hearing pertama pada Senin (17/7/2023), puluhan tokoh Dusun Gubuk Peken Desa Dasan Lekong Kecamatan Sukamulia, menuntut Kepala Dusun (Kadus) L. Muhammad Idris mundur dari jabatannya.

Kadus yang merupakan keluarga Kades Dasan Lekong dinilai kurang berkomunikasi dengan masyarakat. Apapun bentuk kegiatan, Kadus tersebut tidak pernah terlibat selama ini. ***

Berita Terkait

Pj Bupati Lombok Timur Buka Bimtek TKDN bagi Industri Kecil
SLL Gelar Pelatihan Penanaman dan Perawatan Mangrove untuk Tangkal Abrasi
Eks Tambang Disulap Jadi Lahan Agrobisnis, Hasilkan Omzet Rp 250 Juta Per Tiga Bulan
IAIH Pancor Gelar Pemilihan Presiden Mahasiswa 2024-2025
Gebyar Sekolah Penggerak Angkatan 1 Lombok Timur Berlangsung Meriah
Dukungan Partai Gelora Sudah Bulat ke Pasangan Luthfi-Wahid
Jangan Harap Jadi PPK Pilkada Lotim Kalau Bukan dari OKP Ini
KPU Lombok Timur Kukuhkan 105 PPK untuk Pilkada 2024

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 20:56 WIB

Pj Bupati Lombok Timur Buka Bimtek TKDN bagi Industri Kecil

Selasa, 21 Mei 2024 - 09:11 WIB

SLL Gelar Pelatihan Penanaman dan Perawatan Mangrove untuk Tangkal Abrasi

Senin, 20 Mei 2024 - 16:36 WIB

Eks Tambang Disulap Jadi Lahan Agrobisnis, Hasilkan Omzet Rp 250 Juta Per Tiga Bulan

Minggu, 19 Mei 2024 - 09:03 WIB

IAIH Pancor Gelar Pemilihan Presiden Mahasiswa 2024-2025

Jumat, 17 Mei 2024 - 00:04 WIB

Dukungan Partai Gelora Sudah Bulat ke Pasangan Luthfi-Wahid

Kamis, 16 Mei 2024 - 20:39 WIB

Jangan Harap Jadi PPK Pilkada Lotim Kalau Bukan dari OKP Ini

Kamis, 16 Mei 2024 - 18:16 WIB

KPU Lombok Timur Kukuhkan 105 PPK untuk Pilkada 2024

Rabu, 15 Mei 2024 - 21:28 WIB

Alih Fungsi Rambang Surabaya Upaya Penghapusan Sejarah Lombok Timur

Berita Terbaru

Kepala Direktorat IKM Pangan, Furniture, dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian RI, Indra Akbar Dilana (kanan) dan PJ Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik (kiri). (foto/istimewa)

Ekonomi

Pj Bupati Lombok Timur Buka Bimtek TKDN bagi Industri Kecil

Selasa, 21 Mei 2024 - 20:56 WIB

Selamat Hari Kebangkitan Nasional. (foto/istimewa)

Advertorial

DPRD Lombok Timur Beserta Sekretariat Mengucapkan Selamat Harkitna

Senin, 20 Mei 2024 - 20:14 WIB

Panitia pemungutan suara Pemilwa IAIH Pancor. (foto/www.lombokini.com)

Lombok Timur

IAIH Pancor Gelar Pemilihan Presiden Mahasiswa 2024-2025

Minggu, 19 Mei 2024 - 09:03 WIB