LOMBOKINI.com – Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) akan menggelar aksi unjuk rasa di perbatasan Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat selama lima hari, 15-19 Mei 2025. Mereka menuntut pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru dan pengesahan RUU Provinsi Pulau Sumbawa.
General Manager ASDP Cabang Kayangan Heru Wahyono menegaskan Pelabuhan Poto Tano tetap beroperasi normal. “Kapal tetap berlayar seperti biasa,” tegas Heru, Rabu 14 Mei 2025. Meski demikian, pihaknya akan memantau situasi selama aksi berlangsung.
Heru menghimbau masyarakat tetap tenang. “Kami antisipasi kemungkinan blokade di luar pelabuhan,” ujarnya. Ia menekankan pelabuhan sebagai objek vital yang harus dijaga.
Pemprov NTB melalui Kadis Kominfotik Yusron Hadi menyatakan pembentukan provinsi baru merupakan kewenangan pusat. “Kita harus taat aturan yang berlaku,” tegas Yusron. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kelancaran pelabuhan sebagai urat nadi perekonomian.
Aksi ini menyuarakan kekecewaan masyarakat Sumbawa yang telah 25 tahun menunggu pemekaran wilayah secara konstitusional. KP4S berharap aksi berjalan damai tanpa mengganggu aktivitas pelabuhan.***
