Depan Pendemo, Kepala Bapenda Lombok Timur Tegaskan Pajak MBLB Dibebankan ke Pemilik Galian C

- Penulis Berita

Rabu, 8 Mei 2024 - 19:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin di depan  massa aksi LSM Gempar NTB.(Foto: www.lombokini.com)

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin di depan massa aksi LSM Gempar NTB.(Foto: www.lombokini.com)

LOMBOKINI.com Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin dengan tegas mengatakan pajak MBLB dibebankan ke pemilik Galian C. Hal tersebut disampaikan depan para pendemo saat melakukan aksi di Pos perbatasan Jenggik Kecamatan Terara, Rabu 8 Mei 2024.

Massa aksi dari unsur Sopir Dam Truk dan LSM Gempar NTB ini, menyuarakan soal pajak MBLB yang tidak sesuai regulasi.

“Kegiatan aksi damai pada hari ini berdasarkan aduan dari komunitas sopir Dam Truk, soal MBLB  yang tarif pajaknya tidak sesuai dengan aturan daerah maupun Peraturan Bupati,” ucap Ketua aksi sekaligus ketua Gempar NTB, Suburman.

Dia menjelaskan, ada protes dari para supir Truk terhadap kebijakan penarikan pajak yang membebankan para sopir.

Sedang dalam aturan, para Sopir Dum Truk ini tidak diwajibkan membayar pajak MBLB, dimana yang memiliki kewajiban ada pada pelaku tambang.

Namun dalam prosesnya, selain pembayaran yang dilakukan oleh pihak tambang, para sopir ketika melintasi perbatasan juga dimintai sejumlah uang oleh petugas yang melakukan penjagaan di perbatasan tersebut.

“Nah ini yang dituntut sama teman-teman sopir supaya disesuaikan harga jangan ada lagi dibebankan pajak kepada sopir,” tegasnya.

Baca Juga :  Kejuaraan Tennis HUT Bhayangkara ke-78 di Lombok Timur Berakhir Seru

Selain itu, saat proses pemeriksaan di Pos Jaga, sopir membawa kuasi dari pemilik tambang. Setelah diperiksa kembali,  petugas memberikan alasan muatan Truk berlebihan.

Lebihnya muatan, sehingga dimintai pajak tambahan sebesar Rp72 ribu. Apabila tidak membayar, sopir diminta putar balik.

“Lebihnya muatan truk itu yang kita disuruh bayar, sedang dalam peraturannya sopir juga tidak boleh bayar di pos. Bahkan kalau yang tidak membayar bisa putar balik arah” jelasnya.

Untuk itu, massa aksi menuntut agar bisa dilakukan skema satu kali bayar, kendati sopir juga harus dikenakan pembayaran, yang dinginkan hanya Rp25 ribu untuk satu kali pengangkutan.

“Kita inginnya sekali bayar ya, itu pun harus ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian harga,” harapnya.

Depan pendemo, Muksin menegaskan Bapenda saat ini berupaya merubah sistem berdasarkan regulasi. Kendati, selama ini sopir yang membayar pajak.

Sebab itu, sesuai Perda yang berlaku, Bapenda tidak boleh mengenakan pajak ke Sopir Dum Truk. Pajak MBLB dibebankan kepada pemilik Galian C.

“Apapun permasalahan uang pajak ini, lima rupiah pun sopir tidak boleh dikenakan. Kami intervensinya ke penambang,”tegas Muksin.

“Kalau ada keberatan soal pajak, itu urusan penambang dengan Bapenda,”tambahnya.

Baca Juga :  Timses Luthfi-Wahid Imbau Masyarakat Lombok Timur Jangan Percaya Hasil Survei Abal-abal

Ia pun meminta kesadaran para sopir untuk memahami bahawa MBLB merupakan barang wajib pajak. Sebab itu, sopir yang membawa MBLB ke luar daerah harus membawa lisensi pajak yaitu karcis, DO atau kuasi.

“Jadi bapak sopir, kalau tidak membawa karcis, kuasi atau DO mau tidak mau harus putar balik,”kata Muksin.

Soal pembayaran Rp72 ribu, yang di beratkan para sopir, Muksin mengatakan bagian dari sanksi karena menghindari pajak. “Itu berjalan sesaat saja,”imbuhnya.

Soal tarif Pajak MBLB, berdasarkan Perda terbaru Nomor 6 Tahun 2023 sama seperti Perda sebelumnya sebesar 9 ribu per kubikasi untuk pasir uruk, tidak ada kenaikan tarif.

Meski demikian, jumlah pembayaran pajak oleh penambang per Dum Truknya tergantung dari volume muatan. Standar muatan Dum Truk sebanyak empat kubik, namun dipaksakan hingga enam sampai delapan kubik.

Pada Pos penjagaan, petugas akan memeriksa kembali kebenaran kubikasi pada Dum Truk yang di kuasi. Apabila tidak sesuai jumlah kubikasi yang tertera pada Kuasi, maka petugas jaga yang akan merubahnya dan di bebankan ke pemilik tambang.

“Berapa kubik pun dimuat oleh Dum Truk, tetap dibebankan ke Perusahaan atau pemilik tambang,”jelas Muksin.***

Berita Terkait

Lombok Timur Siap Meriahkan Harganas ke-31 dengan Beragam Acara Menarik
Syamsul Luthfi-Abdul Wahid akan Bangun Infrastruktur Skala Besar dengan Skema Public Private Partnerships
Viral, Video Bakal Calon Bupati Lombok Timur, Jika Terpilih Langsung Angkat Utang
Mualani Dilantik Jadi Ketua Persani Lombok Timur 2024-2028
Berikut Kinerja Triwulan III Pj Bupati Lombok Timur Tuai Apresiasi
Timses Luthfi-Wahid Imbau Masyarakat Lombok Timur Jangan Percaya Hasil Survei Abal-abal
PMII Lombok Timur Angkat M Herwadi Jadi Ketua Cabang Gantikan ZH
Progres Coklit Pilkada Lombok Timur 2024 Capai 97 Persen

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 15:56 WIB

Hj Dian BK: Rannya Tidak Akan Maju di Pilkada Lombok Timur

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:14 WIB

PKPU No 8 Tahun 2014, Visi Misi Paslon Harus Selaras dengan Program Pemerintah

Rabu, 17 Juli 2024 - 17:03 WIB

Partai Perindo Berikan Rekom B.1-KWK ke Paslon Luthfi-Wahid

Rabu, 17 Juli 2024 - 14:34 WIB

Pasangan Iron-Edwin Resmi Diusung Partai Gerindra di Pilkada Lombok Timur

Selasa, 16 Juli 2024 - 19:12 WIB

Haerul Warisin: Motivasi Maju Pilbup untuk Kembalikan Kejayaan Petani Lombok Timur

Senin, 15 Juli 2024 - 23:12 WIB

Syamsul Luthfi-Abdul Wahid akan Bangun Infrastruktur Skala Besar dengan Skema Public Private Partnerships

Senin, 15 Juli 2024 - 21:46 WIB

Haerul Warisin Ungkap Niat Mulia di Pilkada Lombok Timur 2024

Senin, 15 Juli 2024 - 16:01 WIB

Viral, Video Bakal Calon Bupati Lombok Timur, Jika Terpilih Langsung Angkat Utang

Berita Terbaru

Pertemuan H Haerul Warisin dengan Hj Dian BK Ibunda Rannya Agustira Kristiono. ( foto: ong)

Politik

Hj Dian BK: Rannya Tidak Akan Maju di Pilkada Lombok Timur

Sabtu, 20 Jul 2024 - 15:56 WIB