Beasiswa NTB Dihapus Mulai 2024, Penjabat Gubernur: Ini Keputusan Sistem!

Rabu, 29 November 2023 - 08:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi program beasiswa NTB tahun 2023, yang ditiadakan. (dok.metrontb). 

Ilustrasi program beasiswa NTB tahun 2023, yang ditiadakan. (dok.metrontb). 

LOMBOKINI.com – Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dihebohkan dengan kabar penghapusan Program Beasiswa NTB, salah satu unggulan dari pemerintahan Zul-Rohmi, yang akan berlaku mulai tahun depan.

Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, memberikan klarifikasi terkait pembatalan program beasiswa tersebut. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa keputusan ini bukanlah atas keinginannya, melainkan hasil dari perubahan sistem.

“Saya tidak melakukan kampanye, saya hanya menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJ) 2024-2025. Jadi, penghentian ini bukan keputusan saya, tapi keputusan sistem, ” katanya Rabu, 29 November 2023.

Baca Juga :  Resmi Diakuisisi Dua Putra Daerah, Ekas Breaks Berganti Nama Jadi Windy Ekas Breaks Resort & Villa

“Ini berkaitan dengan aspek teknokratik dan komitmen untuk menyehatkan anggaran,”sambungnya.

Penjabat Gubernur melanjutkan dengan menjelaskan peranannya sebagai pelaksana tugas.

Ia memastikan implementasi RPJ 2024-2026 sesuai dengan arahan teknokratik dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Poin-poin RPJ 2024-2026 mencakup upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, penanggulangan stunting, penanganan inflasi, dan suksesnya Pemilu,” terangnya.

Penjabat Gubernur juga menegaskan bahwa RPJMD tahun 2025-2029, yang akan disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, akan mengakomodir program-program berdasarkan janji politik yang diusung.

Baca Juga :  Empat Mahasiswa Universitas Hamzanwadi Raih Juara I PEKSIMIDA, Siap Wakili NTB ke PEKSIMINAS

Mengenai pendidikan, Gita Ariadi menyoroti tanggung jawab pemerintah daerah terkait pendidikan menengah, sementara pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ia menekankan persiapan yang perlu dilakukan di tingkat pendidikan menengah, termasuk kesejahteraan guru honor dan peningkatan kemampuan guru bahasa Inggris.

“Dengan memiliki tenaga pendidik bahasa Inggris yang handal, kita dapat meningkatkan peluang mendapatkan beasiswa di luar negeri,” pungkasnya. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Berita Terkait

BPK NTB Jawab Soal BTT Rp 484 Miliar, PDIP: Jelaskan Peruntukan, Abaikan Legalitas Pergeseran
DPM Unram Siapkan Gugatan ke PTUN soal Pergeseran Dana BTT Rp 484 Miliar
Resmi Diakuisisi Dua Putra Daerah, Ekas Breaks Berganti Nama Jadi Windy Ekas Breaks Resort & Villa
Kejanggalan Pengelolaan APBD NTB 2025, Empat Anggota DPRD Desak BPK Gelar Audit Investigatif
Wabup Lotim Tinjau SMPN 2 Selong, Soroti Fasilitas Minim dan Komite Vakum 6 Tahun
Di Sisi Megah Pendopo, Siswa SMPN 2 Selong Terpaksa Belajar Tanpa Meja dan Buang Air ke Toilet Masjid
BPBD NTB dan Lombok Timur Uji Ketangguhan Desa dengan SIK SIAGA
Koresponden tvOne Datangi Ponpes Al-Ishlahuddiny dan Sampaikan Maaf atas Polemik Pemberitaan

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 21:15 WITA

Update Gempa NTT: 47 Orang Meninggal dan 346 Rumah Rusak, BNPB Kirim 50 Ribu Paket Bantuan

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 19:06 WITA

Korban Meninggal Gempa NTT Bertambah Jadi 38 Jiwa, 2.000 Warga Mengungsi

Minggu, 24 Mei 2026 - 18:10 WITA

Pemerintah NTB Kaji Kelayakan Proyek Super Grid EBT untuk Hubungkan Kepulauan Sunda Kecil

Rabu, 28 Januari 2026 - 21:50 WITA

Kerja Sama Bali-NTB dan NTT Masuki Fase Implementasi Nyata

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

Opini

Ate Bakat: Konseptualisasi Estetika Sasak

Sabtu, 15 Agu 2026 - 23:37 WITA