Beasiswa NTB Dihapus Mulai 2024, Penjabat Gubernur: Ini Keputusan Sistem!

Rabu, 29 November 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi program beasiswa NTB tahun 2023, yang ditiadakan. (dok.metrontb). 

Ilustrasi program beasiswa NTB tahun 2023, yang ditiadakan. (dok.metrontb). 

LOMBOKINI.com – Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dihebohkan dengan kabar penghapusan Program Beasiswa NTB, salah satu unggulan dari pemerintahan Zul-Rohmi, yang akan berlaku mulai tahun depan.

Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, memberikan klarifikasi terkait pembatalan program beasiswa tersebut. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa keputusan ini bukanlah atas keinginannya, melainkan hasil dari perubahan sistem.

“Saya tidak melakukan kampanye, saya hanya menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJ) 2024-2025. Jadi, penghentian ini bukan keputusan saya, tapi keputusan sistem, ” katanya Rabu, 29 November 2023.

Baca Juga :  Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

“Ini berkaitan dengan aspek teknokratik dan komitmen untuk menyehatkan anggaran,”sambungnya.

Penjabat Gubernur melanjutkan dengan menjelaskan peranannya sebagai pelaksana tugas.

Ia memastikan implementasi RPJ 2024-2026 sesuai dengan arahan teknokratik dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Poin-poin RPJ 2024-2026 mencakup upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, penanggulangan stunting, penanganan inflasi, dan suksesnya Pemilu,” terangnya.

Penjabat Gubernur juga menegaskan bahwa RPJMD tahun 2025-2029, yang akan disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, akan mengakomodir program-program berdasarkan janji politik yang diusung.

Baca Juga :  LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Mengenai pendidikan, Gita Ariadi menyoroti tanggung jawab pemerintah daerah terkait pendidikan menengah, sementara pendidikan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Ia menekankan persiapan yang perlu dilakukan di tingkat pendidikan menengah, termasuk kesejahteraan guru honor dan peningkatan kemampuan guru bahasa Inggris.

“Dengan memiliki tenaga pendidik bahasa Inggris yang handal, kita dapat meningkatkan peluang mendapatkan beasiswa di luar negeri,” pungkasnya. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa
Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai
Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
333 Siswa Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Pulang dari Puskesmas, BGN Hentikan SPPG

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 22:29 WITA

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:59 WITA

Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:55 WITA

HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:48 WITA

LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:42 WITA

Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA