LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat reformasi birokrasi berbasis kinerja. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, melantik dan mengambil sumpah/janji 35 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov NTB. Pelantikan ini membangun birokrasi yang lebih fleksibel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pelayanan publik.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Selasa 12 Mei 2026. Para pejabat fungsional dari berbagai perangkat daerah, biro, serta rumah sakit milik Pemerintah Provinsi NTB mengikuti acara tersebut.
Pemerintah Provinsi NTB menempatkan 35 pejabat fungsional yang baru dilantik di sejumlah instansi strategis. Instansi tersebut meliputi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bappeda, BPBD, Satpol PP, Biro Organisasi, Biro Hukum dan HAM, RSUD Provinsi NTB, RS Mandalika, RS Mata NTB, serta RSJ Mutiara Sukma.
Dalam sambutannya, Sekda NTB Abul Chair menegaskan bahwa pejabat fungsional berperan penting mempercepat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Menurut Abul Chair, birokrasi saat ini tidak dapat lagi bekerja dengan pola lama yang kaku dan bertumpu pada sekat-sekat struktural. Ia menuntut ASN bekerja lebih cepat, lincah, dan kolaboratif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.
“Sekarang sistem kerja birokrasi tidak lagi hanya berjenjang dan administratif. Kita bergerak menuju sistem kerja yang lebih sederhana, berbasis tim, fleksibel, dan fokus pada hasil kerja organisasi,” tegas Abul Chair.
Abul Chair menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan menyederhanakan struktur organisasi, tetapi harus diikuti perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Karena itu, ia berharap pejabat fungsional tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan percepatan pelayanan publik di bidang tugas masing-masing.
“ASN harus siap bekerja secara flexible, changeable, dan moveable. Pengelolaan kinerja juga harus semakin akuntabel dan terukur,” ujarnya.
Abul Chair juga mengingatkan bahwa masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif. Dalam konteks tersebut, pejabat fungsional, sebagai ujung tombak, memastikan pelayanan pemerintah berjalan efektif sekaligus menjawab kebutuhan publik secara nyata.
Selain memperkuat kapasitas teknis, Sekda NTB meminta seluruh pejabat yang dilantik terus menjaga nilai-nilai ASN BerAKHLAK, memperkuat integritas, meningkatkan kompetensi, dan membangun budaya kerja kolaboratif lintas sektor demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat fungsional yang dilantik hari ini. Amanah ini harus Bapak/Ibu jaga dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Pelantikan ini mengukuhkan komitmen Pemerintah Provinsi NTB membangun birokrasi modern yang profesional, responsif, dan mampu beradaptasi dengan tuntutan tata kelola pemerintahan di era transformasi digital dan reformasi pelayanan publik. ***
Penulis : Heri
Editor : Najamudin Anaji
