Pj Kades Ekas Buana Bantah Arahkan Isi Perdamaian Sekdes M dan ES

Rabu, 30 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Surat Pernyataan Perdamaian.

Surat Pernyataan Perdamaian.

LOMBOKINI.com – Penjabat (Pj) Kepala Desa Ekas Buana, Masrun, membantah mengarahkan isi perdamaian antara Sekretaris Desa (Sekdes) berinisial M dan perempuan berinisial ES. Perdamaian itu membuat M membayar uang Rp 4 juta kepada ES.

Pada 25 September 2026, M dan ES menandatangani surat pernyataan perdamaian. Masrun ikut menandatangani surat itu sebagai pihak yang mengetahui.

Namun, Masrun menegaskan tidak ada arahan terkait nominal maupun pencabutan tuntutan agar M mundur dari jabatannya.

“Tidak ada arahan,” kata Masrun kepada wartawan, Rabu (30/9/2026).

Baca Juga :  Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Masrun tidak menjelaskan secara rinci apakah uang Rp 4 juta itu merupakan bentuk pertanggungjawaban moral atau ada kesepakatan lain di luar surat.

Terkait sanksi internal untuk Sekdes M meski sudah berdamai dengan keluarga ES, Masrun mengaku masih menunggu petunjuk pimpinan.

“Adapun sanksi internal kami sedang menunggu petunjuk dan arahan dari pimpinan karena kita sudah melaporkannya ke pimpinan dalam hal ini kecamatan. Sedangkan pembinaan tentu kita akan melakukan pembinaan,” jelasnya.

Sementara itu, saat wartawan mengonfirmasi secara terpisah, Sekcam Jerowaru, Suhirman, mengaku masih menunggu perintah pimpinan untuk menindaklanjuti kasus tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur.

Baca Juga :  Siswa SD di Selong Diduga Jadi Korban Pelecehan Usai Dicekoki Miras, Polisi Lakukan Penyelidikan

“Kami menunggu perintah pimpinan kami, Bapak Camat Jerowaru,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekdes Ekas Buana berinisial M terlibat skandal hubungan terlarang dengan warga berinisial ES yang diduga menyebabkan kehamilan di luar nikah.

Kasus tersebut berakhir damai dengan kesepakatan M membayar Rp 4 juta dan ES mencabut tuntutan agar M mundur dari jabatannya. ***

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasanya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran
Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden
Siswa SD di Selong Diduga Jadi Korban Pelecehan Usai Dicekoki Miras, Polisi Lakukan Penyelidikan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:37 WITA

Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasanya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 15:35 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

Sabtu, 7 November 2026 - 14:11 WITA

Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 09:12 WITA

Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru