Presiden Perintahkan Satgas PKH Tindak Tegas Korporasi Penyebab Banjir di Sumatera

Rabu, 24 Desember 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Perintahkan Satgas Tindak Tegas Korporasi Penyebab Banjir di Sumatera. (Foto: Lombokini.com).

Presiden Prabowo Perintahkan Satgas Tindak Tegas Korporasi Penyebab Banjir di Sumatera. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) mengungkap indikasi sejumlah korporasi dan individu turut memicu bencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas kini sedang memeriksa 27 perusahaan yang tersebar di tiga provinsi tersebut.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan hal tersebut dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu 24 Desember 2025. “Satgas PKH telah mengidentifikasi dan menemukan indikasi bahwa sejumlah entitas korporasi dan perorangan berkontribusi terhadap terjadinya bencana tersebut,” tegasnya.

Analisis Satgas PKH bersama Pusat Riset Interdisipliner ITB memperkuat temuan itu. Kajian mereka menunjukkan korelasi kuat antara banjir bandang dengan alih fungsi lahan secara masif di hulu daerah aliran sungai. Curah hujan tinggi kemudian memperburuk kondisi.

Baca Juga :  Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

“Kondisi ini menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, menurunnya daya serap tanah, meningkatnya aliran permukaan, dan memicu banjir bandang,” papar Burhanuddin.

Untuk mempercepat penyelesaian, Satgas PKH merekomendasikan agar proses identifikasi seluruh pihak yang terlibat terus berjalan dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Polri. Langkah ini bertujuan menghindari tumpang tindih pemeriksaan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Satgas PKH untuk bekerja tanpa ragu dan tegas. “Berpuluh-puluh tahun penyimpangan terjadi, sehingga Indonesia mengalami kerugian besar,” ujarnya.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Presiden juga mengapresiasi kerja keras Kejaksaan Agung, TNI, Polri, dan kementerian terkait. “Mari kita teruskan perjuangan ini. Jangan gentar. Kita berada di jalan yang benar, membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia,” seru Prabowo.

Burhanuddin menegaskan, penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari menjaga kedaulatan nasional. “Kita pastikan kehutanan, sebagai anugerah Tuhan, dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan segelintir kelompok,” pungkasnya. ***

Penulis : Muhammad Asman

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 18:38 WITA

PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terbaru