Pemda Lombok Timur Wajibkan Pendaki Rinjani Menginap di Sembalun

Kamis, 17 Juli 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pemda Lotim Wajibkan Pendaki Rinjani Menginap di Sembalun untuk Tingkatkan Keselamatan. (Foto: Lombokini.com).

Pemda Lotim Wajibkan Pendaki Rinjani Menginap di Sembalun untuk Tingkatkan Keselamatan. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (Pemda Lotim) memperketat aturan pendakian Gunung Rinjani guna menjamin keselamatan pendaki.

Mereka mewajibkan seluruh pendaki menginap semalam dan mengikuti pembekalan di Sembalun sebelum memulai pendakian.

Kebijakan ini merupakan langkah preventif menyusul banyaknya insiden akibat kelelahan atau kurang persiapan. Pemkab Lotim juga meningkatkan kapasitas pemandu dan porter melalui pelatihan khusus.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan kewajiban baru ini saat membuka Pelatihan Rinjani Rescue Vertical Evacuation di Sembalun, Kamis 17 Juli 2025.

“Sekarang, setiap pendaki melalui jalur Sembalun wajib menginap dan mengikuti pembekalan di sini,” tegasnya.

Ia menekankan kebijakan ini melindungi keselamatan pendaki sekaligus mengatur tanggung jawab atas dampak wisata masif.

Baca Juga :  Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran

“Kita tidak ingin lagi mendapati pendaki tersesat atau cedera karena minim informasi. Jangan langsung naik dari Bali atau Mataram tanpa paham risiko. Saat insiden terjadi, tim Lotim-lah yang pertama bergerak,” paparnya.

Bupati mengingatkan bahwa pendakian Rinjani menyangkut nyawa manusia, di mana Tim SAR dan relawan Lotim selalu menjadi garda terdepan evakuasi.

Pemda memberlakukan kewajiban menginap dan briefing (pembekalan medan, cuaca, logistik, dan SOP evakuasi) sebagai langkah antisipasi.

Kebijakan ini menunjukkan kepedulian Pemda terhadap kesiapan fisik dan kesadaran risiko pendaki. Bupati juga menuntut tanggung jawab pelaku wisata.

Baca Juga :  Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

“Mulai travel agent, pemandu, hingga pengelola penginapan harus memperbaiki diri. Jangan mengejar keuntungan tetapi mengabaikan keamanan. Pendaki wajib siap mental, fisik, dan administrasi. Jika ada masalah, kita semua yang repot,” tegasnya.

Ia memerintahkan Dinas Pariwisata Lombok Timur menyusun regulasi teknis bersama seluruh stakeholder.

“Briefing pra-pendakian, pengecekan kelengkapan, dan koordinasi dengan petugas taman nasional serta SAR wajib menjadi standar tetap,” tambahnya.

Langkah ini bertujuan memberi rasa aman tanpa mempersulit pendaki. Kebijakan ini juga memastikan kehadiran pendaki mendongkrak ekonomi masyarakat Sembalun.

“Rinjani adalah tanggung jawab kolektif. Keselamatan jadi prioritas utama,” pungkasnya. ***

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Kamis, 12 November 2026 - 15:25 WITA

IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Berita Terbaru