Ketua LMND Lotim Siap Penuhi Panggilan Klarifikasi Polres, Tegaskan Kritik terhadap Pejabat Publik Bukan Kejahatan

Rabu, 18 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua EK-LMND Lotim Khairul Azmi menyikapi serius surat permintaan keterangan Satreskrim Polres Lombok Timur terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan Plt. Direktur Utama PDAM Lombok Timur Sopyan Hakim. (Foto: Lombokini.com)

Ketua EK-LMND Lotim Khairul Azmi menyikapi serius surat permintaan keterangan Satreskrim Polres Lombok Timur terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan Plt. Direktur Utama PDAM Lombok Timur Sopyan Hakim. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK-LMND) Lombok Timur menyikapi serius surat permintaan keterangan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur tertanggal 18 November 2026. Surat itu menyangkut laporan pengaduan yang diajukan Sopyan Hakim, S.Kep., Ners., selaku Plt. Direktur Utama PDAM Lombok Timur.

Berdasarkan surat tersebut, pihak kepolisian mencatat laporan pengaduan pada 13 November 2026 dan meregistrasinya pada 14 November 2026. Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dirujuk dalam Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Kami memandang langkah pelaporan ini sebagai bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Namun, ada satu hal yang perlu kami tegaskan. Kritik terhadap pejabat publik bukanlah kejahatan, dan pengawasan terhadap pengelolaan institusi pelayanan publik bukanlah bentuk permusuhan pribadi,” tegas Ketua EK-LMND Lombok Timur, Khairul Azmi, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Khairul Azmi atau yang akrab dipanggil Ajem itu menyatakan pihaknya siap memenuhi panggilan klarifikasi penyidik pada Sabtu, 21 November 2026, pukul 10.00 WITA, di Ruang Unit III Tipidter Satreskrim Polres Lombok Timur.

Menurutnya, LMND menghormati aparat penegak hukum dan akan memberikan keterangan sesuai fakta serta materi yang menjadi dasar penyampaian opini publik tersebut.

Namun, dia menegaskan kesiapan pihaknya menghadapi proses hukum tidak boleh ditafsirkan sebagai pengakuan atas tuduhan yang dilaporkan. Ia juga mengingatkan penyidik harus menjalankan proses hukum secara objektif, profesional, independen, dan tidak boleh dipengaruhi jabatan, relasi kekuasaan, maupun kepentingan pihak tertentu.

“Kami tidak takut diklarifikasi. Kami tidak takut diperiksa. Tetapi kami menolak apabila hukum dijadikan alat untuk mempersempit ruang kritik dan membungkam suara masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran

Khairul Azmi menjelaskan, opini yang pihaknya publikasikan beberapa waktu lalu dengan judul “Uang Rp 700 Juta, Proyek, dan Lingkar Kekuasaan: Ada Apa di Balik Relasi Sopyan, Bupati, dan Kapolres Lombok Timur?” tidak muncul tanpa konteks. Menurutnya, sejumlah persoalan patut mendapatkan penjelasan terbuka dari Plt. Direktur Utama PDAM Lombok Timur.

Salah satu persoalan yang pihaknya soroti adalah informasi mengenai dugaan penerimaan uang senilai Rp 700 juta di Mataram pada 11 November 2026, yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan jual beli proyek dari salah seorang kontraktor.

“Kami tegaskan, informasi tersebut merupakan dugaan yang harus diuji dan dibuktikan melalui klarifikasi serta penelusuran pihak berwenang. Kami tidak sedang memvonis seseorang melakukan tindak pidana,” katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, apabila seorang pejabat yang mengelola institusi pelayanan publik mendapatkan sorotan mengenai dugaan transaksi uang dalam jumlah besar, maka masyarakat wajar menuntut penjelasan terbuka.

Ia menilai energi untuk melaporkan pengkritik seharusnya tidak lebih besar daripada keberanian untuk menjelaskan persoalan yang sedang dipertanyakan publik.

Khairul Azmi memandang persoalan utama yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang menyampaikan opini, melainkan apakah substansi dugaan yang disampaikan memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang transparansi, terutama ketika kebijakan, pengelolaan anggaran, maupun relasi bisnisnya menjadi perhatian masyarakat.

“Kami tidak menolak hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan nama baik. Namun, pihak terkait tidak boleh menggunakan hak tersebut untuk menghindari pertanyaan publik yang menyangkut kepentingan umum,” tegasnya.

Baca Juga :  HIMMAH NWDI Nilai Plt Dirut PDAM Lotim Melampaui Kewenangan, Kebijakan Berpotensi Cacat Hukum

Khairul Azmi meminta jika terdapat bagian dari opini LMND yang dianggap tidak benar, pihak terkait menjawabnya dengan data, dokumen, dan klarifikasi terbuka. Menurutnya, jika terdapat kekeliruan, mekanisme hak jawab dan pembuktian harus dihormati.

Ia juga meminta agar pihak terkait tidak membalas kritik dengan tekanan hukum, sementara substansi persoalan justru tidak pernah mendapatkan penjelasan.

LMND meminta Polres Lombok Timur menjalankan penanganan laporan ini secara profesional dan proporsional. Khairul Azmi mengingatkan agar tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa instrumen hukum lebih cepat bergerak ketika seorang pejabat merasa dikritik, sementara persoalan yang menyangkut kepentingan publik justru tidak mendapatkan perhatian yang sama.

“Kami juga meminta agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.

Dia menegaskan LMND akan mengawal proses ini dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, LMND lahir dari tradisi perjuangan demokrasi, pembelaan terhadap kepentingan rakyat, dan perlawanan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Karena itu, menurutnya, mahasiswa akan bertentangan dengan prinsip perjuangan organisasi apabila mereka justru memilih diam ketika terdapat persoalan yang patut dipertanyakan dalam pengelolaan pelayanan publik.

“PDAM bukan milik pribadi direksi. PDAM adalah institusi pelayanan publik yang keberadaannya berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Maka, siapa pun yang menduduki jabatan di dalamnya harus siap diawasi, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Dia menegaskan pihaknya tidak sedang membangun permusuhan personal dengan Sopyan Hakim. Menurutnya, LMND sedang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pejabat yang memiliki tanggung jawab publik. ***

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PN Selong Bebaskan Wartawan Mugni Ilma dari Dakwaan Penuntut Umum
Alumni LMND Lombok Timur Desak Aparat Hentikan Kriminalisasi Aktivis
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 21:45 WITA

Ketua LMND Lotim Siap Penuhi Panggilan Klarifikasi Polres, Tegaskan Kritik terhadap Pejabat Publik Bukan Kejahatan

Rabu, 18 November 2026 - 15:45 WITA

PN Selong Bebaskan Wartawan Mugni Ilma dari Dakwaan Penuntut Umum

Rabu, 18 November 2026 - 14:20 WITA

Alumni LMND Lombok Timur Desak Aparat Hentikan Kriminalisasi Aktivis

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Rabu, 11 November 2026 - 13:37 WITA

Sidang Putusan Wartawan Mugni Ilma di PN Selong Ditunda, Alasannya Majelis Hakim Belum Bermusyawarah

Berita Terbaru