LOMBOKINI.com – Senyumnya lebar, tawanya lepas. Dr. H. Mugni, mantan Kepala BKPSDM Lombok Timur, kini memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Lombok Timur (Lotim). Ia menyambut setiap orang dengan keramahan khasnya.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, melantik Mugni secara solo pada Rabu, 7 Mei 2025 sore, di lobi Kantor Bupati. Momen ini langsung memicu perbincangan hangat di kalangan warganet dan mantan pejabat eselon dua, baik yang masih aktif maupun sudah pensiun.
Namun, Mugni menyikapi pelantikannya yang solo dengan santai. “Kenapa jadi sorotan? Biasa saja. Sempat kaget juga, kok sendirian? Tapi tidak masalah. Biar jadi cerita unik dalam sejarah birokrasi Gumi Selaparang,” ujarnya sambil tertawa saat ditemui di kantor barunya, Jumat 9 Mei 2025.
Pria yang dikenal sebagai birokrat senior ini mengaku telah lama berkecimpung di dunia birokrasi, khususnya di bidang kepegawaian.
“Saya pejabat paling lama di BKD/BKPSDM. Pernah menjabat Sekretaris BKD (2009-2012) dan terakhir Kepala BKPSDM dari April 2022 hingga 7 Mei 2025,” jelasnya.
Mugni menilai dinamika pelantikan pejabat sebagai hal biasa. Ia menegaskan, tidak etis bagi pejabat yang akan dilantik untuk menanyakan posisi atau jumlah peserta pelantikan.
Fokus pada Rencana Kerja
Alih-alih membahas pelantikannya, Mugni lebih memilih memaparkan rencana kerjanya di DPKD. “Sekarang kita sudah di kantor baru, yuk bahas program kerja. Apa gebrakan saya di sini?” ujarnya, mengalihkan topik ke agenda strategis.
Rekam Jejak Penuh Inovasi
Mugni telah membuktikan kapasitasnya melalui berbagai terobosan. Saat memimpin Dinas Pariwisata, ia mewajibkan ASN mengenakan pakaian adat setiap Kamis, menggelar Car Free Day tiap Ahad, meluncurkan Pekan Pesona Gumi Selaparang (PPGS), dan mengembangkan desa wisata.
Di BKPSDM, ia menciptakan program ASN MANTAP, memantau apel pagi, kehadiran setelah istirahat, dan apel sore yang diawali pembacaan ringkasan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
Kembali ke “Rumah Ketiga”
Mugni menyebut DPKD sebagai “rumah ketiga” dalam karier birokrasinya. “Bagi guru yang masuk birokrasi, home base-nya adalah Dinas Pendidikan, BKPSDM, dan Perpustakaan. Jadi, saya merasa pulang ke rumah sendiri,” katanya.
Setelah apel perpisahan di BKPSDM, Kamis 8 Mei 2025, Mugni langsung menuju kantor barunya pukul 08.00 WITA. Meski pegawai masih di lapangan, ia segera berkenalan dengan staf DPKD.
Observasi dan Perbaikan Fasilitas
Mengikuti ajaran almarhum gurunya, H. Hariyadi Djuwainy, Mugni melakukan observasi di hari pertamanya. Ia menilai DPKD sebagai kantor paling representatif di antara empat OPD yang pernah dipimpinnya luas, nyaman, dan tidak bocor.
Namun, ia menyoroti kondisi musholla yang perlu direnovasi. “Musholla lama kami bongkar untuk pembangunan gedung baru dari DAK Perpustakaan 2024 senilai Rp9 miliar,” jelasnya. Ia menekankan pentingnya musholla yang nyaman bagi pengunjung perpustakaan.
Lima Gebrakan Perdana
Dari rapat perdana dengan jajaran DPKD, Jumat 9 Mei 2025, Mugni menetapkan lima kebijakan awal:
- Mendesain ulang musholla dan kamar mandi segera setelah libur.
- Mengaktifkan kembali fasilitas penunjang, seperti mobil pembinaan dan Perpustakaan Keliling.
- Memperpanjang jam operasional perpustakaan menjadi enam hari kerja (Senin-Sabtu) mulai 17 Mei 2025.
- Memberikan fleksibilitas bagi ASN yang bertugas di Sabtu untuk mengambil libur antara Selasa-Jumat (kecuali Senin).
- Menerapkan MAPUSTAKI (Masuk Perpus Tanpa Alas Kaki) mulai 14 Mei bagi semua pengunjung.
“Tujuannya agar masyarakat yang sibuk di hari kerja tetap bisa berkunjung pada Sabtu, terutama mahasiswa atau ASN yang sedang kuliah,” paparnya.
Konsep Nyaman ala Kampus
Mugni mengadopsi pengalamannya sebagai mahasiswa S2 (UNESA) dan S3 (UNJ), di mana pengunjung perpustakaan kampus harus melepas alas kaki dan bisa membaca sambil duduk atau bahkan rebahan.
“Di ruang koleksi, pengunjung bisa membaca dengan santai. Lotim perlu meniru konsep ini,” katanya. Ia juga mendorong sekolah-sekolah untuk menjadwalkan kunjungan ke perpustakaan setiap Sabtu.
Dari pelantikan solo hingga MAPUSTAKI, gebrakan Dr. Mugni di DPKD membuktikan bahwa birokrasi bisa berjalan santai namun progresif. Gaya kepemimpinannya mencerminkan sosok santri, aktivis, dan akademisi yang visioner.***
