Anggota DPR Tuntut PLN Jelaskan Kenaikan Tagihan Listrik yang Melonjak 30-50 Persen 

Jumat, 23 Mei 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam Tuntut PLN Jelaskan Kenaikan Tagihan Listrik yang Melonjak 30-50 Persen (Foto: Lombokini.com/Dok. Pribadi).

Anggota DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam Tuntut PLN Jelaskan Kenaikan Tagihan Listrik yang Melonjak 30-50 Persen (Foto: Lombokini.com/Dok. Pribadi).

LOMBOKINI.com – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti kenaikan tagihan listrik pasca-berakhirnya program diskon 50 persen. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo di Kompleks Parlemen, Jakarta 22 Mei 2025, Mufti mempertanyakan komitmen PLN dalam melindungi masyarakat.

“Pak Darmawan, rakyat kita bingung dan ketakutan. Setelah program diskon selesai, tagihan listrik melonjak 30-50 persen. Apakah PLN ingin melindungi rakyat atau justru merampok mereka?” tegasnya.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Dia menegaskan, bukan hanya satu atau dua orang yang mengeluhkan kenaikan ini, melainkan ribuan pelanggan. Ia meminta PLN transparan mengenai kebijakan tarif.

“Kalau memang tarif naik, katakan saja. Jangan bohongi rakyat terus-menerus. Berikan penjelasan yang jelas agar masyarakat tidak terus was-was,” desaknya.

Politikus PDI Perjuangan yang akrab dipanggil Gus Mufti Anam ini mengingatkan, dalam kondisi ekonomi saat ini, kenaikan sekecil apa pun sangat terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga :  Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

“Rakyat kita susah dapat Rp1.000, Pak. Gunakan akal sehat dan hati nurani. Jika memang ada kenaikan, jelaskan alasannya,” tegasnya.

Gus Mufti Anam mendesak PLN lebih transparan dan pro-rakyat dalam menetapkan kebijakan tarif. Ia menekankan, sebagai BUMN, PLN seharusnya melayani masyarakat, bukan membebani mereka.

“Kami ingin penjelasan langsung di sini. Benarkah tarif listrik naik? Jangan biarkan rakyat terus hidup dalam ketidakpastian,” pungkaasnya.  ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Berita Terbaru