LOMBOKINI.com – Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak NTB menolak kebijakan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal yang melebur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) ke dalam Dinas Sosial (Dinsos). Mereka menyampaikan penolakan tersebut melalui hearing di DPRD Provinsi NTB.
Aliansi ini juga menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, memenuhi janji kampanye mereka untuk menjadikan isu perempuan dan anak sebagai prioritas utama.
“Kami tidak menerima bayaran dari siapapun. Kami murni bekerja untuk kemanusiaan. Pak Gubernur, apakah Tim Percepatan melibatkan perempuan? NTB kini menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang meleburkan Dinas P3AP2KB. Ini sangat memprihatinkan,” tegas Yanti, perwakilan Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak NTB, dalam hearing di DPRD NTB, Rabu, 9 April 2025.
Ia menegaskan bahwa peleburan ini mendiskriminasi perempuan dan anak.
Yanti juga menyoroti persoalan serius di NTB, seperti tingginya angka stunting, pernikahan dini, dan berbagai isu lain yang memerlukan perhatian khusus. ***
Editor : Najamudin Anaji
