Bupati Iron Rancang Skema Terpadu untuk Kelola Wisata Ekas

Jumat, 27 Juni 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin (Haji Iron), memimpin penyusunan skema terpadu pengelolaan Kawasan Wisata Ekas di Jerowaru. (Foto: Lombokini.com).

Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin (Haji Iron), memimpin penyusunan skema terpadu pengelolaan Kawasan Wisata Ekas di Jerowaru. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, menggelar pertemuan strategis bersama Forkopimda, pelaku wisata, dan kepala desa pesisir selatan di Pendopo Bupati pada Jumat, 27 Juni 2025.

Pertemuan ini bertujuan merumuskan kebijakan pengelolaan Kawasan Wisata Ekas yang lebih terintegrasi.

Bupati yang akrab disapa Haji Iron menegaskan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan.

“Kami sengaja mengundang ahli hukum dan Forkopimda agar kebijakan ini benar-benar inklusif,” tegasnya.

Meski belum membahas pembentukan Perda baru, Iron berencana berkoordinasi dengan Ketua DPRD untuk mengadaptasi Perda Provinsi NTB No. 12/2017 menjadi Perda Kabupaten.

Baca Juga :  HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya belum akan memberlakukan retribusi sebelum tersedia layanan teknis yang memadai.

“Kami baru akan menarik retribusi sebesar Rp25 ribu setelah pos pelayanan beroperasi,” jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, Pokdarwis akan mengelola dana retribusi untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Bupati Iron menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang wisatawan berkunjung kapanpun dan dan dari manapun mereka.

Baca Juga :  Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

“Justru kami menyiapkan skema baru di mana perahu dari luar akan berlabuh di Ekas, kemudian wisatawan kami antar ke spot surfing menggunakan perahu nelayan dengan tarif Rp 50 ribu,” tegasnya.

Skema ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi nelayan lokal.

“Wisatawan bisa berbelanja atau menikmati alam sambil menunggu,” pungakasnya.

Dengan langkah ini, harapnya, Pemkab Lotim berkomitmen meningkatkan pengelolaan wisata sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa
Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Rabu, 4 November 2026 - 22:29 WITA

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:59 WITA

Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:55 WITA

HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027

Berita Terbaru