LOMBOKINI.com – Gedung kantor Bupati Kabupaten Lombok Timur yang megah dan dibangun dengan biaya mahal ternyata hanya memiliki anggaran pemeliharaan sebesar Rp 100 juta per tahun.
Anggaran yang terbatas ini dinilai tidak mencukupi untuk menangani berbagai keluhan terkait kondisi bangunan yang semakin memprihatinkan.
Plt. Kabag Umum Setda Kabupaten Lombok Timur, GN Farhan, mengakui bahwa anggaran yang ada saat ini tidak mampu mengakomodir semua kebutuhan perawatan gedung.
“Anggaran pemeliharaan gedung Bupati Lombok Timur hanya Rp 100 juta per tahun. Dana tersebut hanya bisa digunakan untuk menangani keluhan-keluhan dari para kepala dinas yang berkantor di gedung ini, dan itupun tidak bisa dilakukan secara menyeluruh,” kata Farhan pada Selasa, 4 Februari 2025.
Farhan berharap, kepemimpinan baru ke depan dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk perawatan gedung. “Kami berharap pemimpin yang baru nanti dapat memprioritaskan anggaran lebih besar untuk perawatan gedung ini,” tabahnya.
Kondisi Bangunan Pasca Gempa 2018 Belum Tertangani
Farhan juga mengungkapkan bahwa gedung bupati ini belum sepenuhnya pulih dari dampak gempa bumi yang melanda Lombok pada tahun 2018.
“Sejak dibangun hingga saat ini, terutama pasca gempa 2018, kondisi bangunan belum tertangani dengan baik. Perbaikan menyeluruh masih sangat dibutuhkan,” kstanya.
Dia menegaskan bahwa perawatan gedung kantor bupati sangat penting mengingat nilai investasi yang besar dalam pembangunannya.
“Kita membangun gedung ini dengan biaya yang tidak sedikit, jadi tidak boleh dibiarkan tanpa perawatan yang memadai. Namun, kami juga harus realistis melihat kondisi anggaran yang tersedia,” ujarnya.
Rembesan Air dan Retakan Tembok Jadi Masalah Utama
Dari pantauan media, kondisi gedung bupati saat ini cukup memprihatinkan. Terdapat rembesan air dari plafon di beberapa kamar kecil serta retakan di beberapa tembok ruangan. Kerusakan ini diduga kuat merupakan dampak dari gempa bumi 2018 yang belum sepenuhnya diperbaiki.
Farhan mengakui bahwa untuk menentukan biaya perawatan total yang dibutuhkan, diperlukan kajian lebih lanjut dari ahli konstruksi.
“Kita harus mendengarkan rekomendasi dari ahli konstruksi terlebih dahulu, termasuk apa saja yang perlu diperbaiki dan berapa biaya yang dibutuhkan,” ucapnya.
Harapan dari Kepemimpinan Baru
Farhan menegaskan bahwa perawatan gedung bupati harus dilakukan secara total agar bangunan yang megah ini tetap berfungsi dengan baik.
“Perawatan gedung ini penting untuk menjaga aset daerah. Kami berharap ada kebijakan yang lebih baik dari pemimpin baru untuk memastikan gedung ini tetap terpelihara dengan baik,” pungkasnya.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas dan kerusakan yang semakin nyata, nasib gedung kantor Bupati Lombok Timur kini bergantung pada kebijakan dan prioritas anggaran dari kepemimpinan yang akan datang. ***
Editor : Najamudin Anaji
